Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain. (Dok/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Legislator Samarinda melihat progres yang kurang DP2PA Samarinda dikarenakan anggaran yang minim. Untuk itu perlu peningkatan anggaran demi mensukseskan program kerja yang telah diprioritaskan.
Dinas Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda pada tahun 2023 hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 9 miliar.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain mengatakan anggaran itu sangat minim dan ini akan berdampak pada program di instansi tersebut.
“Kendala mereka cuma itu, pertama ongkosnya mahal. Apalagi kegiatan mereka yang menyangkut masyarakat banyak sehingga , membutuhkan sumber daya dengan dana memadai,” kata Sani, pada Selasa (25/7/2023).
Anggaran yang diberikan kepada DP2PA harus ditingkatkan, mengingat DP2PA Samarinda memiliki banyak fungsi pelayanan dasar dan program penting.
Mulai pengentasan permasalahan kekerasan anak dan perempuan, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM), pengarus utamaan gender hingga pengentasan stunting yang menjadi fokus pemerintah saat ini.
“DP2PA selama ini anggarannya minim padahal mereka penting, terutama untuk perlindungan anak dan perempuan,” jelasnya.
Kota Samarinda tengah menyiapkan diri sebagai Kota Layak Anak (KLA) dari tingkat madya ke Nindya. Jadi, masih banyak pekerja yang harus diselesaikan untuk benar-benar layak mengemban title tersebut.
Peningkatan anggaran sangat perlu sebagai penunjang kinerja dari DP2PA. Agar prestasi yang didapatkan nanti bisa lebih dipertahankan dengan program-program yang lebih baik.
“Memang dana bukan segalanya tetapi kalau tidak ada dana maka segalanya sulit berjalan,” pungkasnya. (Adv/Nik/Wan)
