Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin.(Topan Setiawan/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Dunia pendidikan tengah digaungkan untuk peningkatan kualitas taraf Sumber Daya Manusia (SDM). Diantaranya, Pendidikan formal Hingga non-formal. Hal ini dibutuhkan menunjang Kalimantan Timur (Kaltim) menopang Ibu Kota Negara (IKN).
Maka itu, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Kaltim harus terus di dorong untuk membuka peluang kebutuhan usaha industri 4.0 dan society 5.0.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan, LKP memiliki peran penting menyiapkan SDM berkualitas. Mereka dilatih dan disertifikasikan agar dapat mengambil peluang perkerjaan di IKN.
“Kami sangat mendorong LKP untuk menyiapkan SDM unggul. Terkhusus Kota Samarinda,” ucap Asli Nuryadin, ditemui Timeskaltim.com di ruang kerjanya, Senin (31/7/2023) pukul 14.00 Wita.
Asli menjelaskan, kursus dan pelatihan mempunyai peran yang penting dalam pendidikan. Dia mengapresiasi pengelola LKP, di mana para lulusannya banyak langsung terserap di dunia kerja.
“Karena memiliki kompetensi-kompetensi khusus, misalnya bahasa asing dan memiliki keterampilan spesifik yang potensial dan berdaya saing” ungkap Asli Nuryadin.
Lembaga kursus diharapkan bisa menjembatani segala permasalahannya dunia kerja, terutama dalam peningkatan kompetensi. Berbagai upaya harus dilakukan di antaranya dengan menyelaraskan lembaga penyelenggara kursus dengan industri sebanyak-banyaknya, agar tingkat penyerapan lulusan semakin tinggi.
“Juga memperbaiki manajemen, pembelajaran, pendidik, sarana prasarana, sehingga diharapkan para lulusan kursus bisa bekerja langsung di industri, karena sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” terangnya.
Asli menambahkan, sebanyak 20 ribu tenaga kerja di IKN saat ini masih fisik. Namun, itu butuh sertifikasi keahlian. Dengan kenyataan itu, LKP sangat berperan, semisal sektor tambang, pariwisata, perhotelan, perikanan hingga transportasi.
“Samarinda sebagai daerah penyangga siap membantu. Terpenting LKP harus melihat kondisi pasar, setelah itu ikuti regulasi. Peluang banyak meski globalisasi banyak kerjaan hilang, namun banyak juga pekerjaan baru muncul. Pelaku LKP harus siap,” tutupnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dudika tidak hanya menyediakan tempat magang, tapi turut membantu peralatan, menyusun kurikulum, hingga pengajar atau tutorial dari perusahaannya.
“Sehingga tidak ada alasan orang yang sudah dilatih tidak sesuai dengan dudika. Lulus LKP sudah siap kerja,” ucapnya saat menjadi Narsumber Bimtek penguatan kurikulum di satuan pendidikan, Minggu (30/7/2023) kemarin.
Politisi asal Golkar di Kaltim itu menambahkan, saat ini dukungan pemerintah lewat kebijakan dan anggaran sudah ada. LKP harus lebih inovatif dan kreatif, termasuk penggunaan teknologi. Adanya pertemuan itu akan ada lanjutan yang perlu di-support.
“Itu juga perlu ada pengimbasan, mengajarkan lembaga yang sudah bagus ke lembaga lain untuk kolaborasi maju bersama. LKP membantu semua lapisan masyarakat dari ibu-ibu, orangtua hingga kaum disabilitas karena waktunya lebih fleksibel,” pungkasnya.(Wan)
