Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Beberapa waktu lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tepian Mahakam, Jalan Gajah Mada.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra menuturkan, pemerintah harus memberikan solusi jika aktivitas PKL disepanjang Tepian Mahakam dilarang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
“Ketika pemerintah kota melakukan penertiban, harusnya sudah menyiapkan tempat yang representatif. Sebab mereka mencari nafkah, mencari rezeki yang halal” tutur Samri.
Ia mengatakan, saat ingin merelokasi tempat berjualan sebaiknya tidak asal-asalan, paling tidak merubah pendapatan para PKL dari tempat yang lama. Selain itu, tak menutup kemungkinan jika mereka sudah terdesak, maka akan menjurus ke tindakan kriminal.
“Ketika mereka dihentikan berjualan dan menganggur itu bisa memacu tindakan kriminal karena desakan ekonomi, masalah anak mau sekolah atau istri minta beli beras. Akhirnya kepala keluarga terjepit akhirnya terpikirkan bisa jadi nekat” ucapnya.
Menurut Samri, PKL juga berhak mendapatkan solusi agar dapat mendapatkan haknya sebagai masyarakat. Sehingga, para PKL harus tetap mentaati aturan yang berlaku.
“Kalau solusi tak diberikan, tempat tidak disediakan dan main usir begitu saja, tentu terjadi perlawanan akhirnya jadi tidak kondusif. Seharusnya ketika buat kebijakan harusnya memikirkan solusi,” tandasnya. (Adv/Bey/Wan)
