Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik. (Iswan Syarif/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rofik hadiri dan menjadi pemateri di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Samarinda 2021–2026 di Hotel Mercure, pada Senin (22/5/2023).
Abdul Rofik mengatakan, untuk memaksimalkan Program WaliKota Samarinda Andi Harun, perlu adanya sinkronisasi seluruh perangkat Daerah yang ada di Kota Tepian.
“Kami dari DPRD Samarinda menyampaikan harus terjadinya sebuah singkronisasi antar perangkat daerah, sehingga apa yang menjadi program unggulan-unggulan Wali Kota itu bisa turun sampai ke OPD terendah. Baik Camat, Lurah, bahkan RT sekalipun,” ucapnya.
Kemudian, Politisi PKS ini pembinaan untuk masyarakat itu jauh lebih baik daripada hanya di beri bantuan saja.
“Tadi walikota (Andi Harun-red) juga mengatakan, kita bisa memperbaiki 3 orang saja yang tadi pengangguran menjadi pengusaha, itu jauh lebih baik dibanding kita harus memberikan bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, pemberian bantuan itu hanya akan habis saja dan bantuan itu juga tidak tau akan di manfaatkan untuk apa.
“Misal orang yang tidak mampu kemudian dibina langsung kemudian diberikan modal, suatu saat dia pasti membantu masyarakat lingkungannya yang kurang mampu,” katanya.
Maka dari itu, Legislator Basuki Rahmat ini berharap Pemerintah Kota Samarinda membarikan penyuluhan kepada masyarakat terkait peminjaman modal dan pengelolaan usaha dalam lingkup UMKM.
“Wali Kota memberikan pinjaman bertuah tanpa anggunan di BPD, sampai sekarang itu tidak habis bahkan belum sampai 50%. Yang artinya indikator nya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi atau pemahaman lebih luas lagi,” pungkasnya. (Adv/Nur/Wan)
