Ilustrasi guru mengajar bersama anak didiknya.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Damayanti menilai nasib guru honorer yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun lamanya, dapat terancam akibat penyeleksian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tak merata.
Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini menyebut, sejak diberlakukannya PPPK kepada seluruh guru honorer. Memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup seorang guru honorer.
Pasalnya, banyak sekolah di daerah, terkhusus di Kota Samarinda yang masih membutuhkan tenaga honorer guru. Lantaran guru berstatus PNS dan PPPK pun terhitung masih sangat terbatas jumlahnya.
“Khusus di Samarinda saja kita masih kekurangan sebanyak 1.800 orang guru,” sebutnya saat dikonfirmasi Timeskaltim.com, Minggu (8/1/2022) siang.
Pada tahun 2022 lalu ada sekitar 600 orang tenaga guru honorer yang diangkat menjadi PPPK. Namun, kata Legislator Basuki Rahmat Dapil IV Samarinda Ulu ini, masih jauh dikatakan cukup untuk memenuhi kualitas pendidikan di Kota Samarinda.
“Sedangkan yang telah diangkat PPPK baru 600 orang. Dibilang kurang, iya sangat kurang,” keluh Wanita yang pernah berprofesi sebagai Guru ini.
Damayanti menambahkan, jumlah guru pun terhitung masih sedikit. Disebabkan berkurangnya jumlah SDM guru di setiap tahunnya karena faktor usia yang telah menua. Sehingga, mengharuskan para guru untuk pensiun.
“Ini menjadi permasalahan kembali. Karena kita juga kekuarangan jumlah guru sebanyak 200 orang tiap tahunnya. Dikarenakan telah beranjak di usia pensiun,” ungkapnya.
Di satu sisi, selama ini para guru honorer di Kaltim, terutama Samarinda, mendapatkan insentif sebesar Rp700 ribu per orang. Hal tersebut justru dikeluhkan Damayanti. Lantaran tak setimpal dengan peran dan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Intensif guru masih belum memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya,” ucapnya.
Damayanti berharap, agar pemerintah daerah untuk lebih mempertimbangkan kembali nasib guru honorer di Kaltim. Terkhusus di Kota Samarinda.
“Saya berharap, agar guru honorer dapat dipertimbangkan kembali dan di prioritaskan pada PPPK tahun ini. Karena, berkat guru honorer lah, telah memberikan sumbangsih terhadap kualitas SDM di Samarinda,” tandansya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan, dari jumlah guru honorer yang awalnya banyak, kini sudah mulai terurai.
Pada tahun depan, Disdik Samarinda akan mengusulkan penyelesaian pengangkatan PPPK guru ke Pemkot.
“Usulannya sudah masuk semua sehingga nanti tidak ada lagi sekolah yang ada guru honorer. Mestinya statusnya bisa PPPK semua dan sementara yang kita usulkan baru guru saja dulu,” tutupnya.(Adv/Wan)
