Timeskaltim.com, Kutim – DPRD Kabupaten Kutai Timur, Yusuf T Silambi, menyoroti permasalahan yang kerap mengganggu kelancaran program pembangunan di daerah tersebut. Menurutnya, masalah yang sering terjadi bukan berasal dari keputusan program yang diambil oleh eksekutif atau legislatif, tetapi lebih kepada hambatan-hambatan yang timbul di lapangan.
“Masih bermasalah, tetapi masih bersalah nya bukan dari keputusan program, keputusan manajemen eksekutif atau dalam hal ini dpr dan legislatif dengan eksekutif, tetapi yang selalu dialami adalah phising di lapangan, itu yang sering terjadi,” ungkap Silambi.
Ia menegaskan bahwa hambatan-hambatan tersebut seringkali muncul dari gangguan-gangguan kecil yang terjadi di lapangan, yang disebutnya sebagai “phising”. Gangguan ini, menurutnya, dapat menghambat kelancaran pembangunan karena memicu keributan-keributan kecil dari berbagai tokoh masyarakat.
“Bagaimana bisa pembangunan maksimal jalan kalau dalam perjalanannya sendiri sudah ada keributan-keributan kecil dari tokoh-tokoh kita, artinya maksudnya masyarakat,” jelasnya.
Silambi menyampaikan bahwa untuk mencapai kelancaran dalam program pembangunan, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait. Hal ini penting agar gangguan-gangguan kecil yang muncul di lapangan dapat segera diatasi dan tidak menghambat jalannya pembangunan.
Dengan demikian, diharapkan program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan lebih lancar dan efisien, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. (SH/ADV)
