Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi bersama beberapa pejabat dan peserta konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (Berby/Times Kaltim)
Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/3/2023).
Agenda tersebut bertemakan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan, perencanaan dan program harus bersinergi dengan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
“RKPD ini bertujuan guna menyatukan persepsi seluruh pihak terutama pemprov Kaltim, sehingga perencanaan program dengan IKN dapat sejalan” ucap Hadi.
Ia memastikan, kapanpun pemprov selalu siap dalam menerima masukan maupun kritikan.
“Dalam RKPD ini, perlu diingat bahwa pentingnya memikirkan bagaimana pengembangan SDM, secara fisik, mental, maupun kualitas pengetahuannya” jelasnya.
Disisi lain, Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando menyampaikan terkait substansi rancangan awal RKPD Kaltim.
Yusliando mengatakan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Kaltim 2024 yakni melakukan peningkatan SMD dan infrastruktur guna percepatan tranformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan delapan prioritas pembangunan.
“Prioritas pembangunan meliputi peningkatan daya saing SDM yang mendorong penyerapan tenaga kerja, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya, transformasi ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan ekstrem miskin, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup” ungkap Yusliando.
Lebih lanjut, ia menambahkan secara umum tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kaltim 2024.
“Terdiri atas mewujudkan SDM yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan birokrasi pemerintahan responsif dan berorientasi pelayanan publik yang didukung aparatur berakhlak. Hal ini selanjutnya merupakan kolaborasi pemrpov Kaltim dalam mendukung pembangunan IKN” pungkasnya. (Adv/Bey/Diskominfo Kaltim)
