Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menyoroti masih lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Ia menilai, tidak sedikit program yang tumpang tindih karena masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri tanpa perencanaan terpadu. Maka dari itu, perlunya penyamaan visi sejak awal antara semua tingkatan pemerintahan agar pembangunan bisa berlangsung efektif dan efisien.
“Kita sering melihat program dari provinsi dan kabupaten/kota tidak saling mendukung. Ini terjadi karena tidak ada sinkronisasi dalam perencanaannya sejak awal. Seharusnya semua pihak duduk bersama menyatukan arah,” ucap Syarifatul, pada Senin (02/06/2025)
Dia yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Berau, Kutai Timur (Kutim) dan Bontang, mengusulkan pembentukan forum reguler yang melibatkan Gubernur, Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan DPRD. Forum ini, katanya, akan menjadi ruang diskusi strategis untuk merancang pembangunan yang lebih terintegrasi lintas wilayah dan lintas sektor.
“Kalau kita bisa menyelaraskan program dari awal, maka saat pembahasan anggaran di APBD, penetapannya akan lebih tepat guna dan menghindari pemborosan,” jelasnya.
Selain itu, Syarifatul juga menekankan pentingnya peran lintas sektor dalam menyukseskan program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, seperti gratis pol (pendidikan gratis) dan jos pol (layanan kesehatan gratis). Ia menilai, program ini tak akan berjalan optimal jika hanya mengandalkan pemerintah daerah.
“Pihak swasta, khususnya perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim, juga harus ikut ambil bagian. Ini bukan hanya soal tanggung jawab sosial, tapi bagian dari kontribusi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di tengah proyeksi penurunan kemampuan fiskal daerah dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun, Syarifatul mengingatkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dalam anggaran harus digunakan dengan penuh perhitungan dan efisiensi.
“Dengan fiskal yang menurun, kita harus lebih cermat. Jangan sampai ada kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri dan akhirnya buang-buang anggaran. Kesatuan arah pembangunan itu kunci,” tutupnya.
Terakhir, Syarifatul berharap, mulai tahun anggaran mendatang, pendekatan pembangunan di Kaltim bisa lebih terintegrasi, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat secara merata di seluruh wilayah. (Adv/Rob/Bey)
