Timeskaltim.com, Samarinda – Rendahnya kesadaran masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi perhatian serius bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Subandi.
Ia menilai, kondisi ini berkontribusi besar terhadap lambannya laju pembangunan dan terbatasnya peningkatan layanan publik di daerah.
“Kalau masyarakat abai terhadap kewajiban membayar pajak, jangan heran kalau jalan rusak tak kunjung diperbaiki atau fasilitas umum tidak memadai. Pajak itu bukan cuma urusan administrasi, melainkan pilar utama pembangunan daerah,” ujar Subandi, pada Sabtu (07/06/2025).
Ia menyampaikan keprihatinan karena masih banyak warga yang belum memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan sejatinya merupakan bentuk kontribusi langsung terhadap kemajuan daerah. Berbagai faktor seperti minimnya informasi hingga sikap apatis disebutnya sebagai penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan pajak.
“Seharusnya masyarakat melihat pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Ini bukan beban, melainkan investasi masa depan yang hasilnya juga mereka nikmati,” jelasnya.
Subandi menekankan bahwa pendekatan represif melalui sanksi atau penindakan tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Ia mendorong pemerintah agar mengedepankan edukasi dengan strategi yang lebih kreatif dan menjangkau seluruh elemen masyarakat.
“Kampanye soal pentingnya pajak harus dibuat lebih inovatif, menyentuh langsung akar persoalan dan menjelaskan manfaatnya secara nyata,” tegasnya.
Merunut Subandi, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah juga sangat penting. Pengelolaan pajak yang transparan dan akuntabel dinilainya mampu menumbuhkan kesadaran warga secara sukarela, bukan karena rasa takut, melainkan karena merasa terlibat dalam proses pembangunan.
“Jika masyarakat tahu dan percaya bahwa uang pajaknya digunakan dengan benar, maka kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya. Itu yang kita harapkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu menilai, bahwa peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tak hanya berdampak pada perbaikan infrastruktur, tapi juga membuka jalan menuju kemandirian fiskal Kaltim. Ia menegaskan, daerah tidak bisa terus-menerus menggantungkan diri pada anggaran dari pusat.
“Potensi Pendapatan Asli Daerah kita sangat besar. Kalau dikelola dengan baik dan serius, kita bisa lebih mandiri serta punya keleluasaan dalam menentukan arah pembangunan. Kuncinya ada pada pajak yang dikelola dengan baik dan dibayar tepat waktu,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
