Timeskaltim.com, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran murni tahun 2026.
Kepada awak media, ia mengungkapkan bahwa pengurangan tersebut berpotensi melebihi 50 persen dari alokasi sebelumnya.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, kata Seno, saat ini masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari formula yang tepat agar dampak pemangkasan dapat diminimalisir.
“Saya pikir kita perlu diskusi langsung dengan Mentri keuangan untuk mencari formula dan solusi. Mereka juga paham bahwa PDRB kita ini terbesar setorannya ke pusat. Maka, kita perlu bersuara lebih kencang supaya 10 kabupaten/kota dan satu provinsi ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat,” ungkapnya, usai mengikuti prosesi pelantikan 71 pejabat fungsional dan adminitrator di lingkup Pemprov Kaltim, pada Senin (29/7/2025).
Seno menambahkan, upaya untuk bertemu langsung dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sedang diusahakan. Namun hingga kini, jadwal pertemuan belum dapat dipastikan karena kesibukan pihak Kemenkeu.
“Belum ya, kemarin kita sudah minta waktu, tapi Pak Purbaya mungkin masih sibuk dengan peningkatan kinerja keuangan. Insya Allah minggu depan atau dua minggu lagi,” ujarnya.
Sekain itu, ia memperkirakan pemangkasan TKD bisa menembus lebih dari 75 persen, sehingga Kaltim hanya akan menerima sekitar seperempat dari alokasi awal.
“Ini adalah jumlah yang akan dikirim. Pengurangannya bahkan di atas 75 persen. Tentu ini akan membuat kita menderita. Tapi saya tegaskan, kita akan terus berjuang sampai ke pusat tentang hal ini,” tegasnya.
Diakhir, Ketua DPD Gerindra Kaltim itu meminta agar masyarakat bisa bersabar, sambil menunggu informasi resmi terkait langkah Pemprov Kaltim dalam menekan angka pemangkasan tersebut.
“Kita upayakan yang terbaik. Kita akan terus berupaya agar pusat memperkecil besaran pemangkasan TKD Kaltim,” tutupnya. (Has/Bey)
