Timeskaltim.com, Kukar – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang dilaksanakan secara baik, transparan, dan akuntabel guna menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Sunggono saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Kukar Tahun 2027 di Ruang Serbaguna Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Senin (12/1/2026) lalu. Kegiatan tersebut diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan kecamatan se-Kukar.
Sunggono mengatakan, kick off meeting menjadi tahapan awal yang penting untuk menyamakan persepsi dan langkah seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027.
“Hari ini kita memulai kick off penyusunan RKPD 2027. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan sesuai arahan Bupati, terutama terkait penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan 2027, efisiensi anggaran, koreksi APBD, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan provinsi yang wajib kita dukung,” ujar Sunggono.
Ia mengapresiasi komitmen seluruh OPD yang hadir dan kesiapan mengikuti seluruh tahapan perencanaan. Menurutnya, setelah kick off, proses akan dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“Seluruh rangkaian Musrenbang sudah kita rencanakan dan ditargetkan selesai pada Februari mendatang,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga menyampaikan perubahan skema pelaksanaan forum RKPD perangkat daerah agar lebih efektif. Ke depan, forum RKPD akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten.
“Forum RKPD akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh Asisten I, Asisten II, dan Asisten III sesuai bidangnya. Dengan pola ini, koordinasi OPD diharapkan lebih fokus dan efektif,” terangnya.
Sunggono turut menekankan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, termasuk forum-forum tematik yang ada di masing-masing bidang urusan.
“Tantangan kita adalah memastikan keterlibatan aktif stakeholder. Forum Anak, Dewan Pendidikan, dan forum lainnya harus difasilitasi dengan baik agar forum RKPD benar-benar berjalan sesuai kebutuhan pembangunan,” pungkasnya. (Rob/Bey)
