Clearing HoaxHukum & Peristiwa

Sebanyak 14 Kasus Kekerasan Seksual Di Unmul Tertangani Satgas PPKS Unmul

180
×

Sebanyak 14 Kasus Kekerasan Seksual Di Unmul Tertangani Satgas PPKS Unmul

Sebarkan artikel ini

Harris Retno, selaku Ketua Satgas PPKS Universitas Mulawarman saat menyampaikan materi mekanisme penanganan kekerasan seksual melalui platform zoom, Senin (31/7). (Ist)

Timeskaltim.com, Samarinda – Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Mulawarman melaporkan, bahwa sebanyak 14 laporan kasus pelecehan seksual berhasil ditangani sejak Agustus 2022 hingga Juli 2023.

Hal itu dipaparkan dalam diskusi publik bertajuk “Bagaimana Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Unmul?” oleh Satgas PPKS Unmul.

Sebagai komitmen dalam menindaklanjuti Permendikbud No.30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Satgas PPKS Unmul secara nyata menciptakan Kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan juga terkait mekanisme hasil penanganan kasus kekerasan seksual oleh Divisi Pengaduan, Divisi Pendampingan, dan Divisi Advokasi Hukum.

Koordinator Divisi Pengaduan, Fajar Apriani menjelaskan, yang pertama kali dilakukan ketika menemui kasus kekerasan seksual adalah adukan.

“Pengaduan dilakukan melalui link Google Form yang disediakan di Instagram Satgas PPKS Unmul, setelah mendapat aduan maka akan diproses” ucap Fajar.

Sebanyak 14 pengaduan telah yang diterima dari pelapor yang merupakan korban (75%), saksi (12,5%), korban sekaligus saksi (6,25%), dan terduga pelaku (6,25%). Dari pengaduan tersebut, 81,25% merupakan kekerasan seksual, 12,50% kekerasan fisik, serta 6,25% kombinasi kekerasan fisik dan seksual.

Selain itu, korban paling banyak berjenis kelamin perempuan (92,68%) daripada laki-laki (7,14%). Berdasarkan Lokasi terjadinya kekerasan seksual 57,14% dilakukan di dalam

kampus, 28,57% di luar kampus (di luar kampus), melalui media sosial 7,14%, dan kombinasi di

dalam dan di luar kampus 7,14%.

Koordinator divisi Pendampingan, Lisda Sofia menyebut jika pendampingan penting untuk pemulihan kembali kondisi psikis korban atau saksi.

Pendampingan dilakukan kepada korban dan saksi mahasiswa.

Bentuk pendampingan yang diberikan berupa konsultasi, konseling, termasuk mendapatkan

layanan psikoterapi.

“Sejauh ini, ada 4 kasus yang telah didampingi, dengan 3 kasus masih berjalan dan 1 kasus telah

selesai atau terminasi” jelas Lisda.

Sementara itu, Koordinator divisi advokasi, Orin Gusta Andini menjelaskan, saat ini kasus yang ditangani berjumlah 7 kasus.

Rinciannya 1 kasus

dalam proses hukum di kepolisian, 1 kasus telah selesai pada tahap rekomendasi dan

disampaikan ke perguruan tinggi yang dalam kasus ini terlapor juga melaporkan kasusnya ke

kepolisian.

“Ada 4 kasus dalam persiapan pemeriksaan, dan 1 kasus dalam pendampingan bersama

mitra LKBH Fakultas Hukum Unmul” katanya.

Pihaknya juga mengimbau agar seluruh civitas akademika menghindari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual.

Tak hanya itu, korban kekerasan seksual juga perlu mendapatkan kepedulian dan perlindungan dari semua pihak.

Terakhir, penegak hukum dalam menerima pelaporan terkait kekerasan seksual harus

memperhatikan Permen PPKS dan pasal 71 UU TPKS yang menyatakan bahwa korban

tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata. (Bey)

error: Content is protected !!