Kutai Timur – Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur, Sayid Anjas, mempertanyakan tingkat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tinggi di akhir tahun.
Meskipun SILPA masuk akal, Sayid mengatakan bahwa angka yang terlalu besar menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah tidak efektif, yang dapat merugikan masyarakat.
Sayid mengatakan bahwa ketidakefektifan seperti ini harus dihindari jika anggaran tidak terserap dengan baik. Ini berarti program-program penting untuk masyarakat tidak terealisasi.
Sayid menjelaskan bahwa SILPA yang tinggi seringkali disebabkan oleh perencanaan atau pelaksanaan anggaran yang salah, yang menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak digunakan dengan baik.
Selain itu, dia menyatakan, “Program yang sudah dirancang menjadi tertunda, bahkan batal. Ini jelas merugikan masyarakat yang seharusnya merasakan manfaatnya.”
Sayid menegaskan sebagai Wakil Ketua DPRD bahwa pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa setiap uang digunakan dengan cara yang tepat dan efisien.
Sayid menyatakan, “Kami mendorong seluruh dinas untuk lebih disiplin dalam menyusun rencana kerja dan memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai target.”
Sayid juga memastikan bahwa proses penganggaran akan dilakukan dengan transparansi dan efisiensi yang tinggi melalui evaluasi rutin dan pengawasan yang lebih ketat.
Ia percaya bahwa pembangunan di Kutim dapat dilakukan dengan lebih baik dan merata jika legislatif dan eksekutif bekerja sama.
Sayid menyimpulkan, “Anggaran bukan sekadar angka, tetapi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus memastikan dana ini bekerja maksimal untuk mereka.”
Selain itu, Sayid berharap upaya ini dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi potensi SILPA, yang selalu menarik perhatian publik.ADV
