Satpol PP Kutim Fokus pada Ketertiban Pedagang

Salah satu fokus utama tahun ini adalah penertiban pedagang kaki lima (PKL) serta penataan parkir di sekitar pasar, pusat ekonomi rakyat, dan fasilitas publik lainnya. Kawasan-kawasan tersebut selama ini kerap menjadi titik rawan kemacetan dan pelanggaran aturan, baik karena PKL yang berjualan di area terlarang maupun parkir liar yang menghambat arus lalu lintas.

Kepala Satpol PP Kutai Timur, Fatah Hidayat, menjelaskan bahwa pembagian kewenangan antara instansinya dan Dinas Perhubungan (Dishub) kini semakin diperjelas.

“Terkait parkir liar, Satpol PP telah menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kutai Timur, karena domain pengaturan dan penindakan berada di instansi tersebut. Satpol PP hanya memastikan pedagang tidak berjualan di atas trotoar atau drainase,” terangnya.

Fatah menegaskan bahwa langkah ini diambil agar proses penertiban berlangsung terarah dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Satpol PP fokus pada aspek ketertiban, kebersihan, dan penggunaan ruang publik, sementara Dishub bertanggung jawab penuh terhadap alur parkir dan rekayasa lalu lintas di titik-titik padat.

Ia menyebutkan bahwa koordinasi rutin terus dilakukan untuk memastikan setiap operasi penataan berjalan sinkron dan saling mendukung. “Tujuannya satu, menciptakan kota yang tertib dan bebas dari kesemrawutan,” ujarnya.

Dengan pembagian tugas yang lebih jelas serta kerja sama yang semakin solid antarlembaga, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur optimistis tata kelola perkotaan akan semakin efisien, teratur, dan berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. (SH/ADV)