Kutai Timur – Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur, Julfansyah, memberikan kritik terhadap pelaksanaan program beasiswa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, termasuk Beasiswa Kutim Tuntas dan Beasiswa Stimulan.
Menurut Julfansyah, meskipun kedua program ini memiliki tujuan mulia untuk mendukung pendidikan, namun banyak penerima yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ia mendesak agar program-program tersebut dievaluasi dan pengawasannya diperketat.
Julfansyah menyebut bahwa Beasiswa Kutim Tuntas, yang diperuntukkan bagi mahasiswa diploma dan Strata 1 (S1), serta Beasiswa Stimulan, yang mencakup 380 mahasiswa diploma dan S1, 100 mahasiswa Strata 2 (S2), serta 2.500 siswa SMA/SMK sederajat, masih banyak yang tidak tepat sasaran.
Beasiswa Kutim Tuntas, yang memiliki persyaratan ketat, seperti akreditasi kampus dan program studi minimal B serta IPK minimal 3, menurutnya perlu lebih selektif dalam penerimaannya.
Sementara itu, Beasiswa Stimulan dengan syarat yang lebih longgar, seperti akreditasi kampus minimal C dan IPK minimal 2,75, juga perlu dievaluasi untuk memastikan bantuan ini benar-benar sampai pada yang membutuhkan.
“Saya melihat program beasiswa ini masih ada yang tidak tepat sasaran, terutama yang berkaitan dengan kriteria penerima yang kurang diperhatikan dengan ketat. Jika beasiswa ini diberikan, harus benar-benar diberikan kepada yang berhak dan membutuhkan. Tidak boleh ada kesan pilih kasih dalam pelaksanaannya,” ungkap Julfansyah.
Selain itu, Julfansyah juga menyoroti pelaksanaan program bantuan seragam dan buku gratis bagi pelajar di Kutim yang, menurutnya, masih kurang optimal.
Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua dalam menyediakan perlengkapan pendidikan bagi anak-anak, namun ia menilai distribusinya perlu pengawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi ketidakmaksimalan.
“Dengan anggaran yang cukup besar untuk program-program ini, pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai program yang dimaksud tidak maksimal atau bahkan tidak tepat sasaran. Kita tidak ingin ada anak-anak yang seharusnya mendapat bantuan, justru tidak mendapatkannya karena kurangnya pengawasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang lebih ketat akan memastikan bahwa semua program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pendidikan anak-anak di Kutai Timur dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat.
Menurutnya, program beasiswa, bantuan seragam, dan buku gratis harus benar-benar memberi dampak positif bagi para penerimanya, dan tidak ada yang merasa terabaikan.
“Pendidikan adalah hak semua anak, dan pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa bantuan ini sampai kepada yang membutuhkan. Kami akan terus mengawasi agar program ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Julfansyah.
Sebagai Ketua Komisi D DPRD Kutim, Julfansyah berkomitmen untuk mendorong agar semua program pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berjalan dengan transparan dan tepat sasaran.
Ia juga berharap Pemkab Kutim dapat meningkatkan evaluasi terhadap pelaksanaan program beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya agar lebih optimal di masa depan.
“Pengawasan yang ketat dan evaluasi yang transparan adalah kunci utama untuk memastikan program-program ini berjalan sesuai dengan tujuan. Kami di DPRD Kutim akan terus mengawal dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.ADV
