Timeskaltim.com, Samarinda – Krisis kekurangan dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) kian memprihatinkan. Meski berbagai upaya telah ditempuh, akar masalahnya dinilai masih terjebak dalam sistem rekrutmen yang terlalu birokratis dan lamban merespons kebutuhan riil di lapangan. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, dalam pernyataannya pada Kamis (24/07/2025).
Menurut Sarkowi, persoalan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, tidak bisa lagi diselesaikan dengan pola rekrutmen nasional yang kaku. Ia menilai mekanisme seleksi yang terpusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi salah satu penghambat utama yang membuat pemerintah daerah sulit bergerak cepat memenuhi kebutuhan darurat.
“Kita butuh dokter spesialis di daerah, tapi proses administrasinya terlalu panjang dan tidak fleksibel. Akhirnya, formasi sudah dibuka, tapi kebutuhan di lapangan tetap tak terpenuhi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, meskipun Pemprov Kaltim telah membuka formasi khusus untuk penempatan di wilayah terpencil, minat pelamar tetap rendah. Faktor lokasi penugasan yang dianggap kurang menarik, ditambah dengan proses rekrutmen yang berbelit, dinilai menjadi penyebab utamanya.
“Sudah dicoba berbagai cara, bahkan dengan menambah formasi. Tapi tetap saja, tidak banyak yang mendaftar. Ini artinya, sistemnya yang harus dibenahi, bukan sekadar menambah kuota,” ujarnya.
Sarkowi mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang bagi pola rekrutmen berbasis daerah, yang lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik wilayah. Ia juga menekankan pentingnya afirmasi bagi putra-putri daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang dinilainya memiliki komitmen lebih kuat untuk mengabdi di kampung halaman.
“Anak-anak dari 3T harus diberikan jalur khusus. Mereka yang lahir dan besar di daerah terpencil cenderung lebih siap bertahan dan mengabdi di sana, dibandingkan yang datang dari luar dengan beban adaptasi yang berat,” ungkap Sarkowi.
Ia juga menyoroti peran institusi pendidikan, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul), yang dinilai dapat menjadi mitra strategis dalam mengatasi krisis ini. Menurutnya, Unmul bisa membuka jalur seleksi berbasis daerah atau membangun program kemitraan yang lebih terfokus pada distribusi dokter spesialis ke pelosok Kaltim.
Tak hanya itu, Sarkowi mengusulkan agar skema bantuan pendidikan, seperti program Gratispol, diarahkan secara khusus untuk mencetak tenaga kesehatan yang bersedia ditugaskan ke daerah-daerah dengan akses layanan medis terbatas.
“Pendidikan tidak boleh hanya memproduksi lulusan, tapi juga harus membentuk kesadaran sosial. Di sini peran orang tua dan lingkungan sangat penting, agar anak-anak didorong untuk kembali membangun daerahnya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sarkowi memastikan bahwa DPRD Kaltim siap memperjuangkan kebijakan afirmatif dan mendorong alokasi anggaran khusus guna menuntaskan ketimpangan distribusi tenaga medis.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada pusat. Daerah harus punya inisiatif sendiri, dengan sistem rekrutmen yang lebih gesit, adil, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
