Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin. (Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan bahwa, kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangatlah penting.
Menurutnya, indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
“Selama ini BPS menggunakan indikator yang mungkin kalau dipakai di Kaltim notabene sangat unik dan belum relevan jika ditarik ke nasional,” ujarnya, Senin (27/11/2023).
Dirinya mencontohkan, di satu desa nelayan selalu diidentikkan dengan desa miskin karena indikatornya sanitasi, padahal ukuran tersebut tak bisa dijadikan dasar.
Terlebih, hadirnya Ibukota Nusantara ini juga menjadi tantangan untuk masyarakat Kaltim untuk meningkatkan sumber daya manusianya.
Lanjutnya termasuk beberapa kabupaten tidak semua angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat lokal.
“Sebagian besar ada masyarakat pendatang yang kemudian mengadu nasib di beberapa daerah kabupaten/kota, juga menjadi penyumbang salah satu angka kemiskinan,” ungkapnya.
Selain itu, dia berharap keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan.
Ia mencontohkan program bedah rumah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan melibatkan perusahaan.
“Perusahaan di Kaltim mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” tutupnya. (Adv/Bey)
