Timeskaltim.com, Samarinda – Lonjakan arus kendaraan di jalur alternatif penghubung Tenggarong dan Samarinda, khususnya di kawasan Jongkang hingga Loa Lepu, menjadi sorotan serius bagi Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin.
Legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara (Kukar) itu menilai, meningkatnya aktivitas lalu lintas di jalur tersebut telah membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan.
Dalam pernyataannya, Senin (28/07/2025), Salehuddin menekankan pentingnya segera membangun pusat kuliner terpadu di sepanjang lintasan tersebut. Menurutnya, geliat masyarakat yang mulai membuka usaha rumahan di sekitar jalur tersebut harus direspons dengan kebijakan yang terencana dan terarah.
“Ini momentum yang tidak boleh dilewatkan. Jalur ini sekarang sangat aktif, banyak warga yang sudah mulai berjualan, tapi sayangnya belum ada sentuhan penataan dari pemerintah,” ujarnya.
Salehuddin melihat, kehadiran sentra kuliner bukan hanya soal mempercantik kawasan, melainkan langkah strategis dalam upaya pemerataan ekonomi. Ia menyoroti bahwa jalur alternatif ini mampu memangkas waktu tempuh antara Tenggarong dan Samarinda dari satu jam menjadi sekitar 20 menit, yang secara otomatis meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Efisiensi akses ini tentu berdampak langsung pada ekonomi warga. Pelaku UMKM di sepanjang jalur ini kini punya peluang lebih besar untuk berkembang karena arus orang dan barang yang semakin lancar,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Salehuddin menilai pengembangan pusat kuliner di kawasan Jongkang-Loa Lepu bisa menjadi magnet wisata baru yang mengangkat potensi kearifan lokal. Ia optimistis, dengan penataan yang baik, kawasan tersebut dapat menjadi ikon baru bagi Kutai Kartanegara.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa gagasan ini memerlukan kajian teknis mendalam. Salehuddin mengimbau agar Dinas Pariwisata dan Perdagangan segera melakukan studi kelayakan, mencakup aspek sanitasi, fasilitas parkir, dan pengelolaan limbah, agar pembangunan kawasan kuliner berjalan secara berkelanjutan.
“Semua pihak harus dilibatkan. Pemerintah desa, pelaku UMKM, hingga dinas teknis harus duduk bersama merancang kawasan ini. Kita ingin tumbuh cepat, tapi juga berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Salehuddin mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk segera menyusun regulasi yang mengatur pengembangan kawasan tersebut. Ia menegaskan, payung hukum dibutuhkan agar pengelolaan kawasan kuliner berjalan tertib dan terarah, termasuk dalam hal penentuan lokasi berjualan dan penyediaan fasilitas pendukung.
“Warga sudah lebih dulu memulai. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menyambut inisiatif ini dengan kebijakan nyata. Potensi besar ini jangan sampai hanya berakhir di wacana,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
