Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialKukar

Sah APBD Kukar 2026 Sebesar Rp 7.116 Triliun, Sunggono: Siap Jalankan Program Prioritas Kukar

36
×

Sah APBD Kukar 2026 Sebesar Rp 7.116 Triliun, Sunggono: Siap Jalankan Program Prioritas Kukar

Sebarkan artikel ini
Suasana Rapur ke-29 terkait Pengesahan APBD 2026 di Gedung DPRD Kukar, pada Jumat (28/11/2025) malam. (Roby Sugiarto/Timeskaltim)

Timeskaltim.com, Kukar – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten siap mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 demi mewujudkan visi dan misi “Kukar Idaman Terbaik”, meski besaran anggaran tahun depan turun signifikan.

“Alhamdulillah, malam ini kita bersama DPRD telah memparipurnakan anggaran 2026 yang nilainya kurang lebih Rp 7,116 sekian,” ujar Sunggono usai rapat paripurna pengesahan APBD di Gedung DPRD Kukar, Jumat (28/11/2025) malam.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah strategis untuk menindaklanjuti berbagai masukan fraksi, terutama terkait peningkatan PAD. Menurutnya, optimalisasi sektor unggulan, digitalisasi pajak dan retribusi, serta penguatan UMKM menjadi fokus penguatan pendapatan tahun depan.

“Kegiatan terkait upaya peningkatan pendapatan sudah kita rencanakan dan anggarkan. Termasuk usulan agar Pemda mendukung program pemerintah pusat, itu juga telah kita akomodasi,” jelasnya.

APBD Kukar 2026 ditetapkan senilai Rp 7.116 triliun, terdiri dari berbagai rincian pendapatan daerah sehingga mencapai angka Rp 6.485 triliun dan pembiayaan dari Silpa 2025 sebesar Rp 621 miliar. Jumlah ini turun sekitar 35 persen dari APBD 2025 yang mencapai Rp 11.1 triliun.

Rapat paripurna ke-29 masa sidang I itu turut dihadiri Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin, Ketua DPRD Ahmad Yani, Sekda Kukar, serta anggota DPRD dari seluruh fraksi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menekankan bahwa pemerintah harus tetap mengutamakan sektor pelayanan publik meski anggaran menyusut.

“Gaji ASN dan PPPK, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan nelayan dan petani harus tetap diprioritaskan. Pelayanan untuk masyarakat wajib terjaga,” ucapnya.

Ia turut bersyukur karena APBD Kukar masih bertahan pada angka Rp 7 triliun di tengah kondisi fiskal yang menurun.

Selanjutnya, dokumen APBD 2026 akan dikirim kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk evaluasi sebelum diberlakukan mulai awal tahun depan. (Adv/Rob/Bey)