Timeskaltim.com, Kutim– Realisasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 3,29 triliun atau tercapai 84%, sebuah indikator positif bagi Kabupaten Kutai Timur. Anggota Komisi A DPRD sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Kutai Timur, Maswar, memberikan apresiasi sekaligus masukan berharga terkait pencapaian ini.
Menurut Maswar, pencapaian ini menunjukkan tren positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh terhadap kegiatan infrastruktur fisik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas, khususnya dalam belanja modal gedung dan bangunan, jalan, serta jaringan irigasi.
“Realisasi belanja modal sebesar Rp 3,29 triliun atau 84% merupakan indikator positif. Namun, kami memberikan masukan pada SKPD prioritas yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik agar pengawasan dilakukan secara komprehensif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai standar,” ujar Maswar.
Ia menambahkan, pengawasan yang menyeluruh akan memastikan bahwa hasil akhir dari pembangunan dapat dinikmati dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Pengawasan yang komprehensif diperlukan agar hasil pembangunan gedung, jalan, dan jaringan irigasi dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Maswar berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, kualitas pembangunan infrastruktur di Kutai Timur dapat meningkat dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi warga. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah lebih fokus pada aspek-aspek penting seperti standar kualitas dan kuantitas dalam setiap proyek pembangunan.
“Kami berharap pengawasan yang lebih ketat dapat meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi warga. Pemerintah daerah harus fokus pada standar kualitas dan kuantitas dalam setiap proyek,” tambahnya.
Fraksi Golkar optimis bahwa dengan perhatian khusus terhadap pengawasan dan kualitas pembangunan, Kabupaten Kutai Timur dapat terus maju dan berkembang. Peningkatan kualitas infrastruktur akan menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan adanya masukan ini, Fraksi Golkar berharap agar SKPD terkait dapat lebih proaktif dalam memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dijalankan tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga kualitas yang diharapkan masyarakat. (SH/ADV)
