Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ramadhani, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2025 telah sesuai dengan pedoman aturan yang jelas, transparan, dan akuntabel untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran daerah telah dilakukan secara sistematis sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbarui melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
“Peraturan ini menjadi acuan utama dalam penyusunan APBD, yang juga memperhatikan kebijakan umum perubahan APBD serta plafon anggaran sementara untuk tahun 2025,” kata Ramadhani.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menekankan bahwa asas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas harus menjadi landasan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, dasar hukum yang jelas menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan.
“APBD adalah instrumen vital yang harus disusun dengan memperhatikan asas-asas tersebut,” tambahnya.
Ramadhani juga memberikan apresiasi terhadap kerja keras Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam merancang R-APBD 2025.
Ia menyebut total belanja daerah yang diajukan sebesar Rp11,136 triliun, yang terdiri dari Belanja Operasi Rp5,603 triliun, Belanja Modal Rp4,321 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp20 miliar, dan Belanja Transfer Rp1,191 triliun.
Fokus utama anggaran tersebut, lanjut Ramadhani, adalah peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Ia berharap alokasi anggaran dapat mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kutim.
“Kami berharap penganggaran ini dapat mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.ADV
