Timeskaltim.com, Samarinda – Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan segera bergulir di Samarinda mulai menuai sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, memperingatkan bahwa keterlambatan penyediaan fasilitas dasar di lokasi pelaksanaan bisa membuat pemerintah pusat mempertimbangkan opsi memindahkan program ke daerah lain yang lebih siap.
Darlis menuturkan bahwa hingga pertengahan Juli ini, gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang telah ditunjuk sebagai lokasi program, belum memiliki kelengkapan sarana pendukung yang layak. Beberapa kebutuhan penting seperti kasur, meja, dan perlengkapan dasar lainnya belum juga tersedia.
“Saat ini gedungnya masih kosong. Tidak ada fasilitas utama yang bisa mendukung aktivitas belajar dan tinggal para peserta. Ini jelas sangat disayangkan mengingat waktu pelaksanaan sudah sangat dekat,” ujar Darlis, pada Kamis (17/07/2025).
Ia menekankan bahwa kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Samarinda sebagai penyelenggara program Sekolah Rakyat harus direspons dengan keseriusan. Apalagi, program ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden melalui Kementerian Sosial dan dibiayai sepenuhnya oleh APBN.
“Banyak daerah lain yang ingin mendapatkan program ini. Kalau kita sampai gagal menyiapkan tempat, bukan tidak mungkin kesempatan ini diambil alih daerah lain yang lebih siap. Padahal ini program gratis, semua pembiayaan ditanggung pusat, dan pembinaannya langsung dilakukan oleh Kemensos,” jelasnya.
Menurut Darlis, Pemprov Kaltim seharusnya lebih tanggap dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, terutama karena pelaksanaan dijadwalkan mulai pertengahan Juli. Ia juga menyoroti keterlambatan pekerjaan renovasi, di mana vendor pelaksana bahkan baru akan memulai minggu depan.
“Ini kan program prioritas. Kenapa malah lambat? Seharusnya jauh-jauh hari sudah dituntaskan. Kalau begini terus, bisa-bisa kita sendiri yang kehilangan kesempatan,” tegasnya.
Ia menilai bahwa tanggung jawab pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Sosial semata. Seluruh unsur pemerintah daerah, dari tingkat provinsi hingga kota, diminta untuk terlibat aktif dan saling mendukung agar program berjalan tepat waktu.
“Dinsos memang jadi ujung tombaknya, tapi ini bukan pekerjaan satu OPD saja. Semua pihak harus bergerak. Waktu tinggal hitungan hari,” katanya.
Dalam waktu dekat, DPRD akan menggelar rapat evaluasi untuk meminta penjelasan rinci dari Dinas Sosial Kaltim dan instansi terkait mengenai sejauh mana kesiapan yang sudah dilakukan.
“Besok kami undang semua pihak yang terlibat. Kami ingin tahu betul, apakah kesiapan ini sudah matang atau belum. Jangan sampai tanggal 14 nanti, program dimulai tapi fasilitas belum siap. Itu akan jadi preseden buruk,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
