Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kaltim

Polemik Penghentian Anggran Media, Syarifah Syadiah: Hanya di Sesuaikan

209
×

Polemik Penghentian Anggran Media, Syarifah Syadiah: Hanya di Sesuaikan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Syarifah Syadiah. (Hasbi/Times Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa tidak pernah ada keputusan untuk menghapus seluruh anggaran media.

Hal itu tegas ia sampaikan, ditengah polemik penghentian total anggaran kerja sama media oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Pernyataan bahwa anggaran media ditiadakan sama sekali tidak benar. Dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hal itu tidak pernah menjadi keputusan,” ujar Syarifatul, Sabtu (9/8/2025).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, yang sebenarnya terjadi adalah penyesuaian besaran anggaran sebagai bagian dari langkah efisiensi belanja daerah.

Kata dia, kebijakan ini ditempuh untuk mendukung program prioritas pembangunan yang menjadi fokus Gubernur Kaltim, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur.

“Anggaran diarahkan untuk program strategis seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur, sesuai arahan gubernur,” jelasnya.

Syarifatul menambahkan, usulan anggaran dari pihak media sebelumnya terpantau sangat besar, bahkan mencapai ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan evaluasi dan menetapkan pagu anggaran yang lebih realistis.

“Nilai usulannya cukup tinggi, sehingga wajar jika dilakukan penyaringan. Namun, sekali lagi, bukan berarti dihapus sepenuhnya,” tegasnya.

Menanggapi tuduhan bahwa DPRD turut mendorong penghapusan anggaran media, Syarifatul membantah keras. Pasalnya, penganggaran kerja sama media tidak berasal dari inisiatif legislatif.

“Alokasi anggaran media bukan berasal dari usulan DPRD, dan kami tidak pernah memasukkannya dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.

Meski mendukung langkah efisiensi Pemprov, Syarifatul berharap keberadaan media tetap diperhatikan dalam kebijakan anggaran. Karena media memiliki peran strategis dalam, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Media adalah mitra penting pemerintah. Mereka berperan dalam menjaga transparansi dan menyampaikan capaian pembangunan. Karena itu, pos anggaran media tetap perlu ada, dengan besaran yang wajar,” pungkasnya.(Adv/Has/Bey)