Timeskaltim.com, Kutim – Dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur menyoroti pentingnya pemantauan terhadap belanja transfer yang ditujukan kepada pemerintah desa. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, jumlah belanja transfer mencapai Rp. 811,45 miliar, dan Anggota Komisi C DPRD Kutai Timur sekaligus Anggota Fraksi AKB, Mulyana, menggarisbawahi perlunya cermatan dalam pemanfaatan dan penyerapan anggaran tersebut.
Menurut Mulyana, belanja transfer yang signifikan ini harus diawasi dengan seksama untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal oleh pemerintah desa. “Pemanfaatan dan penyerapan anggaran harus dicermati dengan seksama, sehingga dapat diklasifikasikan desa-desa yang progresnya lebih baik dan juga desa-desa yang lebih membutuhkan,” ungkap Mulyana.
Fraksi AKB mengharapkan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan dana transfer di desa-desa. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi desa-desa yang berhasil memanfaatkan anggaran dengan efektif serta memberikan dukungan tambahan kepada desa-desa yang masih menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran.
“Desa-desa yang progresnya lebih baik perlu dijadikan contoh dan diapresiasi, sementara desa-desa yang menghadapi kesulitan harus mendapatkan perhatian khusus dan bantuan untuk meningkatkan kinerja mereka,” tambah Mulyana.
Secara keseluruhan, capaian dari belanja daerah telah mencapai persentase yang cukup baik, dengan rata-rata di atas 80%. Mulyana menekankan bahwa meskipun capaian ini positif, pemantauan yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Belanja daerah yang mencapai persentase di atas 80% menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun kita harus terus memantau dan memastikan bahwa anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Mulyana.
Mulyana juga mengingatkan bahwa belanja transfer yang ditujukan kepada pemerintah desa harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan desa-desa di Kutai Timur. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel, dengan laporan yang jelas mengenai hasil-hasil yang telah dicapai.
“Pemerintah desa harus memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk proyek-proyek yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkasnya.
Dengan demikian, Fraksi AKB berharap bahwa pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap belanja transfer ini dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan mempercepat pembangunan di desa-desa di Kutai Timur. (SH/ADV)
