Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi PKS, Firnadi Ikhsan, angkat bicara terkait rencana penurunan dana fiskal untuk Provinsi Kaltim pada tahun 2026.
Dana yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp21 triliun, dikabarkan akan turun menjadi Rp18 triliun. Namun, Firnadi menilai hal itu belum perlu dikhawatirkan secara berlebihan.
“Penurunan ini masih bersifat sementara dan belum merupakan hasil final. Setiap tahun selalu ada perubahan, dan biasanya juga disesuaikan lagi dengan pendapatan negara yang masuk,” ujar Firnadi, pada Rabu (29/05/2025).
Ia menegaskan, bahwa Kaltim memiliki sumber daya yang cukup kuat untuk menopang perekonomian daerah, baik dari sektor migas maupun non-migas. Dengan demikian, ia berharap akan ada pemulihan angka dalam waktu dekat.
“Provinsi kita punya potensi penghasilan yang mumpuni. Harapannya, pada tahun 2026 nanti bisa terjadi rebound, minimal kembali ke angka Rp20 triliun,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menanggapi pertanyaan seputar langkah-langkah alternatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor migas dan batu bara, Firnadi menyoroti, sejumlah sektor yang bisa dimaksimalkan lebih jauh. Salah satunya adalah sektor perkebunan.
“Perkebunan menjadi primadona. Kita punya lahan yang cukup luas untuk komoditas seperti kelapa sawit dan lainnya,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, bahwa ada ide pengembangan perkebunan kelapa yang dinilai memiliki potensi pasar yang tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola secara serius.
Selain itu, sektor perikanan dan peternakan juga dinilai menyimpan potensi besar. Menurutnya, dua sektor ini masih banyak belum digarap secara maksimal, terutama di daerah pesisir dan pedalaman Kaltim.
“Di luar sumber daya alam, kita juga harus fokus pada sektor jasa dan usaha-usaha turunan dari yang sudah kita miliki. Misalnya, dari migas dan batu bara itu sendiri banyak usaha turunan yang belum tergarap,” jelasnya.
Terakhir, Firnadi menilai bahwa diversifikasi ekonomi daerah perlu terus didorong agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat tidak terlalu tinggi. Ia mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mulai melihat potensi lokal yang selama ini terabaikan.
“Intinya kita harus punya strategi jangka panjang, jangan terlalu bergantung pada pusat. Potensi kita besar, tinggal kemauan dan arah kebijakan yang harus diperkuat,” pungkasnya. (Adv/Rob/Bey)
