DPK Kutim terus berupaya lakukan pendataan. (Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Pendidikan memang sudah menjadi hak semua orang. Adanya akses untuk mendapat pendidikan yang mudah dijangkau juga jadi kewajiban semua pihak untuk mewujudkan.
Salah satu caranya dengan menyediakan perpustakaan-perpustakaan. Mulai di kawasan kota, kecamatan, sampai ke desa-desa. Apalagi, perpustakaan jadi wadah untuk mencari ilmu dan sebagai sumber informasi yang krusial. Pun perpustakaan juga bersifat universal. Semua orang dari berbagai kalangan usia dan profesi bisa datang.
Demi maksimalnya kegiatan perpustakaan berjalan di daerah Kutim, Kabid Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kutim, Akhmad Zais mengaku, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan demi mengetahui kondisi di tiap perpustakaan.
Kendati begitu, selama ini pihaknya belum bisa mengunjungi perpustakaan yang ada di Kutim satu per satu. Sebab terbentur dengan masalah anggaran yang dimiliki DPK Kutim.
“Selama saya di sini, kami sangat jarang ke lapangan karena terbentur dengan masalah dana yang tidak ada. Apalagi luas wilayah Kutim yang begitu luas. Rencananya jika ada anggaran kita akan mendata Perpustakaan mana saja yang perlu di rehab, baik sedang ataupun berat,” jelasnya.
Walau tak datang langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan karena tak ada anggaran, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan bisa tetap berjalan.
“Agar proses pendataan ini tetap berjalan, kami sudah menghubungi beberapa kepala UPT di kecamatan untuk melakukan pendataan di masing-masing wilayahnya, seperti mendokumentasikan seluruh kondisi terkini perpustakaan yang ada di Desa,” lanjutnya.
Pada 2023 pun pihaknya berharap pemerintah bisa menggelontorkan anggaran ke DPK Kutim. Dari situ, pengembangan dan pembinaan perpustakaan yang ada di Kutim bisa berjalan maksimal. Apalagi, perpustakaan sudah menjadi lembaga pendidikan sekaligus sarana untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa.
“Kami berharap ada anggaran pada 2023 mendatang, baik itu bersumber dari APBD Murni 2023, dari provinsi, atau berupa DAK dari pemerintah pusat, agar kami bisa melakukan rehab perpustakaan,” tambah dia.
Zais juga mengakui, buku-buku di perpustakaan kecamatan dan desa-desa stoknya sangat kurang. Ditambah lagi, semua kondisi buku kebanyakan sudah lama.
“Kami juga sudah melakukan pendataan buku-buku yang ada,” tandasnya. (Gan/Adv/DPK Kaltim52)
