Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Advertorial

Pendapatan Bagi Hasil Tambang Kutim Turun Drastis, Bapenda Dorong Audit Independen

44
×

Pendapatan Bagi Hasil Tambang Kutim Turun Drastis, Bapenda Dorong Audit Independen

Sebarkan artikel ini

Kutai Timur – Pendapatan dari skema profit sharing perusahaan tambang batu bara di Kutai Timur (Kutim) mengalami penurunan tajam.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menilai hal ini sebagai perhatian serius karena sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapenda Kutim, Syahfur, menyebutkan, nilai profit sharing yang tercatat mencapai Rp500 miliar pada 2023, turun drastis menjadi sekitar Rp80 miliar pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi fluktuasi harga batu bara serta laporan laba bersih perusahaan yang menurun.

“Profit sharing ini sepenuhnya dilaporkan perusahaan ke pemerintah pusat dan provinsi. Daerah hanya menerima hasil audit internal mereka. Kami mendorong audit independen agar transparansi lebih terjamin,” ujar Syahfur.

Audit independen dari lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Kebijakan Fiskal (BKP) dinilai penting untuk memverifikasi data keuntungan dan produksi tambang secara objektif.

Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki dasar kuat dalam memperjuangkan porsi bagi hasil yang sesuai kondisi riil.

Selain audit, Bapenda memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) agar mekanisme pelaporan profit sharing ke depan lebih terbuka dan terintegrasi.

“Selama ini daerah hanya menerima laporan. Kita tidak tahu persis berapa besar produksi dan laba sebenarnya. Dengan audit independen, kami harap mendapatkan angka yang lebih akurat,” tambah Syahfur.

Koordinasi juga dilakukan untuk menerapkan sistem pelaporan profit sharing berbasis elektronik, sehingga data lebih transparan dan mudah dipantau.

“Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan pendapatan Kutim dari sektor tambang ke level seperti tahun-tahun sebelumnya, mendukung PAD, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.

Bapenda menegaskan bahwa pengawasan ketat dan pelaporan yang akurat menjadi kunci agar keuntungan dari sumber daya alam di Kutim dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat.ADV