Timeskaltim.com, Samarinda – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menilai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menangani persoalan anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng) selama ini belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya.
Menurutnya, langkah penertiban yang kerap dilakukan hanya bersifat sementara dan belum menjawab persoalan kemiskinan, keterlantaran, serta keterbatasan akses pendidikan yang menjadi latar belakang munculnya anjal dan gepeng.
“Masalah ini lebih kompleks. Mereka tidak akan turun ke jalan kalau punya pilihan hidup lain,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Samri mendorong adanya program jangka panjang yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial. Ia menilai keberadaan anjal dan gepeng merupakan cerminan lemahnya jaring pengaman sosial yang disediakan pemerintah.
“Mengusir atau melarang saja tidak cukup. Kita perlu membangun sistem yang memberi alternatif kehidupan yang lebih layak,” tegasnya.
Politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan bahwa kebiasaan masyarakat memberi uang di jalan, meski berangkat dari empati, justru memperkuat ketergantungan dan menghambat upaya penanganan.
Samri mengakui, lambatnya penanganan juga dipengaruhi minimnya anggaran dan ketiadaan fasilitas representatif untuk rehabilitasi pasca penertiban.
“Setiap kali ditertibkan, kita selalu menghadapi pertanyaan sama: mau dikemanakan mereka? Ini sudah berlangsung bertahun-tahun,” katanya.
Ia menambahkan, sebagian besar anjal dan gepeng di Samarinda berasal dari luar daerah. Namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi Pemkot untuk menghindar dari tanggung jawab.
“Samarinda tetap harus hadir memberikan perlindungan, tapi langkahnya harus konkret, bukan sekadar razia,” pungkasnya. (Adv/Bey)
