Timeskaltim.com, Samarinda –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai bersiap menghadapi dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Salah satu pos anggaran yang dinilai paling berpotensi terkena imbas adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN), yang selama ini menjadi salah satu beban terbesar dalam struktur fiskal daerah.
Kepada awak media, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan, TPP kemungkinan besar akan dikurangi apabila pemerintah pusat benar-benar memangkas alokasi TKD hingga 50 persen.
“Pasti ada pemangkasan, tetapi kebijakan ini akan dibicarakan bersama ASN karena kondisi fiskal kita memang tidak memungkinkan,” ungkapnya, pada Rabu (8/10/2025) .
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023, besaran TPP ASN di lingkungan Pemprov Kaltim tergolong tinggi.
Jabatan sekretaris daerah bisa menerima hingga Rp99 juta per bulan. Sementara pejabat lain seperti inspektur, kepala badan, hingga direktur RSUD kelas A memperoleh puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Seno mengakui nominal tersebut perlu dievaluasi agar lebih seimbang dengan kemampuan keuangan daerah.
“Mungkin bukan hanya TPP, tapi sejumlah proyek strategis juga akan kita pangkas atau bahkan dibatalkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah merilis rancangan alokasi TKD 2026.
Dalam dokumen tersebut, Kaltim diperkirakan hanya akan menerima Rp2,49 triliun Dana Transfer Umum (DTU). Angka itu terdiri dari dana bagi hasil (DBH) migas Rp48 miliar, DBH minerba Rp1,19 triliun, dana reboisasi Rp51 miliar, dan dana alokasi umum (DAU) Rp866 miliar.
“Kegiatan yang tidak mendesak akan kita tunda, sementara fokus tetap diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” pungkasnya. (Has/Bey)
