Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) murni tahun 2026 senilai Rp21,35 triliun.
Jumlah tersebut belum termasuk kebijakan efisiensi yang akan diterapkan tahun depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan efisiensi anggaran tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun atau sekitar 49 persen.
“Akan ada efisiensi di tahun depan, tapi itu hanya berlaku pada anggaran murni, bukan pada perubahan,” tegasnya, pada Kamis (25/9/2025) kemarin.
Efisiensi ini, kata dia, akan berdampak pada pos transfer ke daerah. Dari semula Rp9,33 triliun, anggaran akan dipangkas menjadi Rp4,73 triliun. Meski begitu, Hasanuddin memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
Sementara itu, Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa dalam rapat TAPD bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, telah ditegaskan bahwa anggaran perubahan 2025 tidak akan terkena efisiensi, dan eluruh program berjalan sesuai kesepakatan awal.
Sedangkan untuk Bantuan Keuangan (Bankeu), kebijakan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Bankeu murni kita saja belum selesai, itu masih kita lihat kondisi fiskal kita. Bankeu diberikan ketika kapasitas fiskal mencukupi, bukan harus selalu ada di setiap anggaran,” tandasnya. (Has/Bey)
