Timeskaltim.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda menggelar press conference guna menyampaikan situasi banjir yang melanda beberapa wilayah di Kota Tepian sejak beberapa hari terakhir, mulai dari tanggal 26 hingga 30 Januari 2025.
Berlokasi di Balai Kota Samarinda, kegiatan itu melibatkan beberapa intansi terkait, yakni Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim dan Kota, serta Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Samarinda, pada Kamis (30/01/2025) sore.
Dihadapan awak media, Wali Kota Andi Harun, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Samarinda, terutama kepada masyarakat yang terdampak banjir sehingga aktivitasnya menjadi terganggu.
Andi Harun mengatakan, sejauh ini pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam menuntaskan masalah banjir. Namun, memang belum semua program penanggulangan banjir terselesaikan dengan baik, mengingat bahwa program tersebut dilaksanakan secara bertahap.
“Pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat melalui BWS akan terus mengintegrasikan program untuk penanganan banjir di Samarinda,” ungkapnya.
Dirinya juga menyampaikan bahwa luasan genangan yang terjadi pada banjir kali ini, terutama akibat limpasan debit air dari sungai karang mumus, secara umum telah berkurang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2022 luas genangan banjir itu mencapai 482 hektare. Sedangkan di awal tahun 2025 ini, luas genangan banjir diangka 314 hektare. Sehingga kami akan konsisten melakukan penanganan secara berkala,” ucapnya.
Pelaksanaan Program Penanggulangan Secara Berkelanjutan
Orang nomor satu di Samarinda itu juga membeberkan beberapa program pembangunan penanggulangan banjir, diantaranya yakni pembuatan tanggul di sektor sungai karang mumus, serta pengangkatan sedimen lumpur, saluran air hingga sungai.
“Semua akan kita lakukan secara berkala. Berdasarkan kerja kolaborasi, secara teknis serta pembiayaan, bersama dengan ketiga instansi yang saya sebutkan diatas,” timpalnya.
Selanjutnya, upaya untuk meresolusi sosial pada beberapa titik yang sekiranya masih menjadi penyebab terjadinya banjir.
Misalnya, di kawasan padat permukiman sekitar jembatan Jalan PM Noor, termasuk rencana pembangunan jembatan baru. Hal ini mengingat usia dan kapasitas jembatan yang sudah tidak lagi berfungsi dengan baik.
“Kalau kita perhatikan bersama di kedua sisi jembatan tersebut ada ketimpangan. Kiri jembatan masih banyak rumah-rumah masyarakat yang berdiri di atas sungai. Sedangkan, sisi kanan jembatan kita sudah selesai melakukan normalisasi aliran sungai,” jelasnya.
Temuan Masalah Banjir Dibeberapa Titik Baru Genangan Banjir
Selain akibat limpasan dari sungai karang mumus, pihaknya juga menemukan pembukaan lahan baru dengan jumlah yang luas, sehingga memicu potensi banjir masih terus terjadi.
“Setelah kita identifikasi pembukaan lahan tadi, kita akan segera melakukan penegakan hukum. Namun dengan pendekatan persuasif terlebih dahulu,” tuturnya.
Permasalahan yang Dihadapi Saat Normalisasi
Menutup pernyataanya, Andi Harun, mengakui bahwa menangani permasalahan sosial sangat tidak mudah. Perihal itu, menurutnya apalagi saat akan melakukan negosiasi (ganti rugi) yang sangat panjang bersama dengan masyarakat yang masuk dalam kawasan yang akan di normalisasi.
Terakhir, ia menambahkan, bahwa sejatinya pemerintah tengah fokus menyelesaikan permasalahn banjir secara bertahap dengan semangat kolaboratif.
“Aspirasi masyarakat tetap harus kita dengar. Sementara itu, untuk pembayaran ganti rugi juga kita tidak bisa melampaui batas nominal yang telah ditentukan pemerintah,” pungkasnya. (Has/Bey)
