Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Advertorial

Pemkab Kutim Maksimalkan PAD di Tengah Turunnya Dana Transfer Pusat

45
×

Pemkab Kutim Maksimalkan PAD di Tengah Turunnya Dana Transfer Pusat

Sebarkan artikel ini

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah fokus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Penurunan ini menjadi perhatian serius karena sektor transfer pusat selama ini menjadi salah satu andalan pembiayaan pembangunan daerah.

Kepala Bapenda Kutim, Syahfur, mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga stabilitas keuangan daerah dengan menggali seluruh potensi penerimaan pajak dan retribusi.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan DBH. Bapenda membentuk tim terpadu untuk meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak daerah agar PAD tetap optimal,” ujarnya.

Menurut Syahfur, sektor pajak daerah masih menjadi sumber utama penerimaan Kutim. Dari 11 jenis pajak yang dikelola, sekitar 60 persen sudah mencapai target 100 persen pada tahun ini. Pajak hotel, restoran, hiburan, serta pajak sektor pertambangan minerba menjadi penyumbang terbesar.

Selain memperkuat penerimaan yang ada, Bapenda Kutim juga menargetkan sumber PAD baru.

“Salah satunya adalah pajak sarang burung walet yang kini mulai dikembangkan di beberapa kecamatan, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan daerah,” terangnya.

Sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim, serta sektor swasta dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan transparansi data wajib pajak.

“Kolaborasi ini penting agar pengawasan lebih efektif dan data pajak akurat,” kata Syahfur.

Pendekatan digitalisasi juga menjadi fokus Bapenda. Sistem pembayaran dan pelaporan pajak secara online diharapkan memudahkan wajib pajak sekaligus meminimalkan kebocoran penerimaan daerah.

Selain itu, Bapenda terus mendorong kepatuhan masyarakat melalui sosialisasi dan inovasi layanan. Langkah ini diharapkan mendorong PAD Kutim tetap stabil meski terjadi penurunan DBH.

Syahfur menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung strategi ini.

“Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi kunci agar target PAD bisa tercapai,” ujarnya.

Dengan upaya terukur, Pemkab Kutim optimistis keuangan daerah tetap kuat dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan lancar, meski menghadapi tekanan dari berkurangnya dana transfer pemerintah pusat.ADV