Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kabupaten Kutai Timur

Pemkab Kutim Diversifikasi Sumber PAD untuk Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

840
×

Pemkab Kutim Diversifikasi Sumber PAD untuk Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Sebarkan artikel ini

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berkomitmen melakukan diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat yang fluktuatif.

Hal ini disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif, dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Senin (25/11/2024).

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kutim ini dipimpin Ketua DPRD Kutim, Jimmi ST, didampingi Wakil Ketua I, Sayid Anjas, dan Wakil Ketua II, Prayunita Utami.

Dalam kesempatan tersebut, Sudirman Latif menanggapi pandangan umum Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber PAD untuk menghindari risiko ketergantungan pada dana transfer pusat yang fluktuatif,” tegas Sudirman.

Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas anggaran daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

Selain itu, ia memastikan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti catatan Fraksi GAP terkait sisi pendapatan dan belanja daerah. Dalam pengelolaan belanja, pemerintah berkomitmen untuk transparan dan efisien, dengan alokasi yang tepat sasaran demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

“Belanja tidak terduga dan belanja transfer akan menganut sistem fleksibilitas dan tetap fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat,” tambahnya.

Sudirman juga menegaskan bahwa pengelolaan anggaran adalah hak rakyat Kutai Timur. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan hingga pelosok desa.

Sebelumnya, Fraksi GAP melalui juru bicaranya, Mulyana, menegaskan komitmen fraksinya untuk memastikan setiap pembahasan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Kami bersikap kritis terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan akan memastikan pembahasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Mulyana.ADV