Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memberikan apresiasi atas masukan konstruktif dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) terkait percepatan tahapan penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Hal ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sudirman Latif, dalam rapat Paripurna Ke-XXI di ruang sidang utama DPRD Kutim, Senin (25/11/2024).
“Kami mengapresiasi masukan dari Fraksi Keadilan Sejahtera mengenai percepatan tahapan penyampaian RAPBD agar tidak tergesa-gesa dengan batas waktu pengesahan. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait antisipasi kendala teknis pada aplikasi SIPD-RI,” ujar Sudirman.
Selain itu, Pemkab Kutim juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menindaklanjuti masukan PKS, pemerintah akan menggali potensi daerah yang lebih luas, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi.
“Potensi seperti perluasan pajak daerah dari izin usaha atau retribusi akan dioptimalkan,” tegasnya.
Terkait belanja daerah, Sudirman menekankan bahwa pemerintah berkomitmen memaksimalkan belanja operasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ia juga menyebutkan perlunya evaluasi rutin terhadap belanja modal dan operasional agar lebih proporsional dan efisien.
“Ke depan, evaluasi belanja daerah, baik belanja modal maupun operasional, akan dilakukan agar lebih proporsional,” tambahnya.
Dalam hal pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Sudirman menegaskan bahwa pembiayaan kepada BUMD harus memberikan pengembalian yang optimal bagi pemerintah. Monitoring dan tata kelola BUMD akan diperketat untuk memastikan manfaatnya bagi perekonomian daerah.
“Pemerintah sepakat bahwa pembiayaan daerah kepada BUMD harus berorientasi pada pengembalian maksimal bagi pemerintah. Tata kelola dan monitoring BUMD akan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sebagai penutup, Sudirman memastikan bahwa APBD akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pelayanan dasar, infrastruktur pendukung perekonomian, hingga program-program strategis lainnya.
“APBD akan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar masyarakat bisa menikmati pelayanan dasar yang maksimal, infrastruktur pendukung perekonomian daerah, dan program nyata lainnya,” pungkas Sudirman.ADV
