Timeskaltim.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengakselerasi program penguatan ekonomi pesisir sebagai bagian dari agenda besar “Kukar Idaman Terbaik”.
Melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), pemerintah daerah memperluas dukungan bagi nelayan dan pembudidaya ikan dengan menambah bantuan usaha, meningkatkan sarana produksi, serta membangun rantai hilirisasi agar harga tetap stabil dan nilai tambah perikanan semakin meningkat.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan lanjutan dari program pemberdayaan yang telah menyasar 25 ribu nelayan hingga 2024. Pada fase berikutnya, Pemkab Kukar tidak hanya memperbesar cakupan sasaran, tetapi juga memastikan semua pelaku usaha perikanan, baik di hulu maupun hilir mendapat dukungan yang lebih terarah.
“Targetnya kita bisa memfasilitasi kurang lebih 10 ribu pelaku usaha per tahun, kira-kira 50 persennya dari sektor perikanan,” ujar Muslik, Sabtu (29/11/2025).
Muslik menegaskan bahwa bantuan yang diberikan DKP dirancang untuk menjawab kebutuhan operasional dasar, mulai dari perahu dan mesin tangkap, hingga keramba, benih, dan pakan. Menurutnya, langkah ini penting agar nelayan dan pembudidaya tidak terbebani modal awal yang selama ini menjadi kendala utama.
“Bantuan pemberdayaan yang kita berikan selama ini bersifat langsung dan menyentuh kebutuhan dasar pelaku usaha,” katanya.
Pemkab Kukar juga memperkuat rantai produksi dengan mengembangkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), meningkatkan kapasitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), serta mendorong tumbuhnya industri rumah tangga pengolahan ikan.
Skema ini diharapkan membuat pelaku usaha tidak hanya bergantung pada penjualan ikan segar, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan berkualitas tinggi.
Data SIGA.KUKAR DKP mencatat terdapat 1.181 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang tersebar dari daerah pesisir hingga wilayah hulu. Pada 2025, DKP menargetkan penyediaan 378 juta benih dan satu juta kilogram pakan untuk memperkuat peningkatan produksi.
Meski demikian, sektor budidaya sempat mengalami tekanan akibat turunnya harga ikan nila dan mas hingga sekitar Rp25.000 per kilogram. Penurunan ini membuat banyak pembudidaya skala kecil dan menengah mengalami penurunan pendapatan yang cukup tajam.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkab Kukar mulai memperluas strategi hilirisasi berbasis diversifikasi produk dan menambah fasilitas cold storage. Kehadiran sarana ini diperlukan untuk menjaga kualitas panen sekaligus meredam fluktuasi harga di pasar.
“Ke depan penerima harus memiliki kartu keanggotaan dan direkomendasikan desa. Ini supaya lebih tertib dan tepat sasaran,” tegas Muslik.
Dengan sistem yang lebih terstruktur, dukungan infrastruktur yang makin lengkap, dan penguatan hilirisasi yang terus dibangun, Pemkab Kukar menargetkan sektor perikanan bergerak menuju kemandirian dan daya saing yang lebih kuat.
“Harapan kami pembudidaya tidak hanya menjual ikan segar, tapi juga bisa mengolah hasil panen agar nilai jualnya meningkat,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
