Timeskaltim.com, — Ditengah gencar dan riuhnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mensosialisasikan pendidikan GratisPoll mulai dari jenjang SMA-SMK hingga S3.
Anggota DPRD Provinsi Kaltim fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Damayanti, menegaskan bahwa keterbatasan akses pendidikan menengah di Kaltim, masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah.
Ia mengatakan khusus di kota Balikpapan sendiri berdasarkan informasi yang dihimpun. Setiap tahunnya hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK negeri.
Artinya menurut dia, berdasarkan angka tersebut hampir separuh siswa lulusan SMP terancam tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri karena keterbatasan daya tampung.
“Permasalahan seperti ini selalu muncul setiap tahun, terutama menjelang masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Nah Kota Balikpapan dan Samarinda itu paling sering menghadapi lonjakan jumlah pendaftar, tapi tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas sekolah,” ungkap Damayanti saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon WhatsApp, pada Rabu (22/4/2025).
Ia menilai, dinas pendidikan sebagai pelaksana dan yang bertanggung jawab dalam bidang ini harus memiliki perencanaan yang matang dan bertahap dalam menyelesaikan masalah persoalan serupa.
“Harus ada peta jalan yang jelas. Mana yang perlu diselesaikan segera, dan bagaimana proyeksi kebutuhan lima atau sepuluh tahun ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan permintaan pembangunan SMA-SMK juga aktif terjadi di wilayah pinggiran Kaltim, seperti di Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Berau.
Pasalnya di beberapa kecamatan yang ada Kabupaten yang dia sebutkan diatas, kebutuhan terhadap pembangunan unit sekolah baru sangat mendesak, meski itu hanya satu atau dua lokal ruang kelas saja.
“Kalau di satu kecamatan hanya butuh satu lokal, ya bangunlah satu lokal. Jangan sampai anak-anak kita harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa sekolah. Itu tidak adil,” katanya.
Selain itu ia juga menyinggung pentingnya prinsip keadilan dalam penyediaan layanan pendidikan. Menurutnya, tidak seharusnya ada diskriminasi antara anak-anak yang tinggal di kota dan mereka yang tinggal di daerah pelosok Kaltim.
“Undang-undang sudah tegas menyatakan bahwa setiap anak bangsa berhak mendapat pendidikan yang layak. Maka, jangan hanya fokus membangun sekolah unggulan, tetapi pastikan terlebih dahulu semua anak mendapat akses pendidikan yang merata dan adil,” pungkasnya. (Has/Bey)
