Timeskaltim.com, Samarinda – Kerusakan jalan yang tak kunjung tuntas di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan. Kondisi geografis yang menantang membuat proyek infrastruktur di kawasan ini tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) asal daerah pemilihan Kukar, Firnadi Ikhsan.
Dalam keterangannya, Firnadi menyebut bahwa pembangunan jalan di kawasan dataran rendah dan rawa-rawa seperti di hulu Kukar memerlukan pendekatan konstruksi yang berbeda. Ia menekankan bahwa metode seperti pile slab bukanlah pilihan sekunder, melainkan kebutuhan utama agar jalan bisa bertahan lebih lama di tengah kondisi alam yang ekstrem.
“Sebagian besar wilayah hulu Kukar berada di sekitar sungai dan tanah basah. Jalan yang dibangun dengan timbunan tanah biasa cepat rusak, apalagi saat musim pasang. Jadi, konstruksi harus disesuaikan dengan medan,” ujar politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pada Senin (09/06/2025).
Ia menyoroti salah satu titik krusial, yaitu jalan poros dari Desa Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun. Jalur ini merupakan akses utama yang menghubungkan desa-desa sekitar dengan wilayah Kutai Barat. Namun, sering kali jalan tersebut rusak atau bahkan terputus karena banjir.
Menurutnya, hanya struktur jalan yang kokoh seperti pile slab atau jalan layang rendah yang bisa menjawab tantangan geografis tersebut. Penggunaan material yang tahan terhadap tekanan air dan kelembapan tinggi juga harus menjadi standar dalam pembangunan di kawasan ini.
“Memang anggarannya besar, tapi dibandingkan biaya perbaikan rutin setiap tahun, ini jauh lebih efisien dalam jangka panjang. Kita harus melihatnya sebagai bentuk investasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Firnadi juga mendorong adanya kolaborasi antarlevel pemerintahan agar pembangunan jalan di hulu Kukar tidak mandek. Ia menilai Pemkab Kukar tidak bisa menanggung beban pembangunan sendiri, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
“Harus ada sinergi antara daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Infrastruktur di pedalaman tidak bisa dibiarkan menunggu. Ini soal konektivitas warga, ekonomi daerah, dan pemerataan pembangunan,” tegasnya. (Adv/Rob/Bey)
