Timeskaltim.com, Samarinda – Setelah diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kegiatan pemerintahan di luar kantor, pelaku usaha hotel kecil di Kalimantan Timur (Kaltim) kini mulai melihat secercah harapan.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan arahan baru yang membuka kembali ruang bagi instansi pemerintah untuk menggelar kegiatan di hotel-hotel.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menyebut keputusan tersebut sebagai angin segar bagi industri perhotelan lokal, khususnya hotel-hotel non-bintang yang sempat terpukul selama masa pembatasan.
“Dengan adanya kebijakan terbaru dari Kemendagri, pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi penyelenggaraan kegiatan di hotel. Ini tentu membuka peluang baru bagi hotel-hotel kecil yang sebelumnya kehilangan banyak pendapatan akibat pembatasan itu,” ujar Sarkowi, pada Senin (16/06/2025).
Sebelumnya, selama masa efisiensi anggaran, berbagai kegiatan pemerintahan seperti rapat, pelatihan, dan sosialisasi dialihkan ke fasilitas milik pemerintah, seperti kantor atau balai pertemuan. Kondisi ini memukul hotel-hotel kecil yang sangat bergantung pada penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagai sumber penghasilan utama.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pelaku usaha hotel lokal tidak pasif menunggu. Menurutnya, diperlukan upaya aktif dari manajemen hotel-hotel kecil untuk menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah, agar mereka juga mendapatkan bagian dari penyelenggaraan kegiatan yang akan kembali marak.
“Persaingan ke depan akan semakin ketat. Hotel-hotel lokal harus jemput bola, melakukan pendekatan kepada instansi. Jangan sampai yang menikmati kebijakan ini hanya hotel-hotel besar saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, ketimpangan bisa saja terjadi bila hanya hotel berbintang yang mendominasi agenda pemerintahan. Padahal, banyak kegiatan berskala kecil seperti rapat koordinasi atau bimbingan teknis yang sangat cocok digelar di hotel lokal.
“Selama ini hotel-hotel berbintang cenderung aman, karena tamu tetap ada dari berbagai kalangan. Tapi hotel kecil yang paling merasakan dampak pembatasan kemarin. Sekarang, dengan adanya kelonggaran, harus ada pemerataan manfaat,” ungkapnya.
Tak lupa, Sarkowi pun mendorong pemerintah daerah untuk turut memainkan peran dengan memberikan dukungan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha lokal. Menurutnya, pemulihan sektor perhotelan kecil bukan sekadar soal efisiensi anggaran, tetapi bagian dari pemerataan ekonomi daerah.
“Kita tidak bicara hanya soal bisnis, tapi soal keadilan ekonomi. Jika pelaku usaha lokal diberi ruang yang adil, maka dampaknya akan terasa sampai ke masyarakat luas. Itulah semangat yang harus dibangun,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
