Timeskaltim.com, Samarinda – Buntut insiden kapal tongkang bermuatan kayu yang menabrak pilar Jembatan Mahakam pada Minggu (16/2/2025) lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama DPRD Kaltim sepakat untuk menutup sementara jembatan tersebut.
Kesepakatan ini diambil setelah DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Hotel Blue Sky, Pandurata, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025).
RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, juga dihadiri oleh Sekprov Kaltim, Asisten 2 Gubernur, Dinas PUPR, Perusda PT Melati Bakti Satya, PT Pelindo Jasa Maritim, dan KSOP Samarinda.
Sabaruddin menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keselamatan masyarakat.
“Keputusan ini mengutamakan keselamatan masyarakat. Jika jembatan ini roboh, akan ada potensi kerugian besar, bahkan nyawa,” tegasnya.
Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Timeskaltim.com, kapal tongkang bernama Indosukses 28 yang ditarik oleh Tugboat MTS 28 menabrak pilar Jembatan Mahakam, mengakibatkan hilangnya fender (pelindung) jembatan.
Lebih lanjut, Sabaruddin menjelaskan bahwa penutupan sementara ini bertujuan untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi jembatan.
Pihaknya juga meminta agar Pemprov Kaltim segera menyampaikan permohonan resmi kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) guna melakukan evaluasi teknis terhadap dampak insiden tersebut.
“Kami akan memastikan perusahaan yang menabrak fender jembatan ini bertanggung jawab. Mereka harus membangun kembali fender yang rusak,” tambah Sabaruddin.
Selain itu, DPRD Kaltim menginstruksikan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk segera menindak tegas nahkoda kapal pandu yang bertugas saat kejadian.
Sabaruddin menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas dibandingkan keuntungan komersial semata.
Di akhir, pihaknya juga berkomitmen untuk mengawal proses penyelesaian insiden ini, termasuk memanggil pihak perusahaan kapal dan memastikan mereka bertanggung jawab.
“Jangan sampai ada korban. Ini menyangkut nyawa manusia, bukan sekadar soal ekonomi,” pungkasnya. (Has/Bey)
