RSUD AWS Samarinda.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Persoalan dugaan penyelewengan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, kembali mencuat. Sebesar Rp 6,3 Miliar melibatkan oknum staf administrasi keuangan berinisial YO. Hal tersebut disikapi langsung oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan pemeriksaan kepada YO terkait kasus tersebut, dan saya juga dipanggil untuk memberikan keterangan,” ujar Direktur RSUD AWS dr David Hariadi Masjhoer saat ditemui di gedung E DPRD Kaltim, Jumat (1/9/2023) siang.
Ia menerangkan, TPP tersebut diselewengkan oleh oknum rumah sakit menggunakan data fiktif. Modusnya menggunakan data-data karyawan rumah sakit, baik itu yang sudah pensiun maupun karyawan masih aktif, yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan tunjangan.
“Inilah yang kemudian jadi temuan,” ungkap David.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Akhmad Reza Pachlevi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur RSUD AWS di gedung DPRD Kaltim.
“Berdasarkan koordinasi dengan pihak RSUD AWS, aset oknum tersebut juga sudah ditarik oleh pihak rumah sakit sebagai jaminan, dan ada unsur dana pengembalian,” ungkap Politisi Partai Gerindra itu.
Reza menambahkan, kasus ini merupakan bentuk pencorengan terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepada RSUD AWS sebagai rumah sakit rujukan di Kalimantan Timur.
Ia berharap agar kasus ini tidak merusak citra rumah sakit dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kami minta agar kasus ini diselesaikan secara tuntas dan transparan. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi atau diselewengkan,” ujarnya.
Ia juga meminta, agar pihak rumah sakit meningkatkan pengawasan internal dan mematuhi regulasi terkait dengan anggaran.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin berpendapat, kasus tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk sistem bank yang terlibat dalam proses pembayaran TPP.
Ia menilai, ada kelalaian dari pihak bank yang tidak melakukan verifikasi terhadap rekening tujuan pembayaran.
“Jangan sampai terjadi, meski pun nilainya kecil tetapi dilakukan berulang, bertahun- tahun besar jadinya. Bahkan oknum itu punya investasi, perkebunan walau pun belum jalan, tapi kalau orang punya perkebunan jelas aset yang dimiliki besar,” tutur Salehuddin.
Menurutnya, kejadian ini hendaknya menjadi pelajaran bagi manajemen RSUD AWS dan rumah sakit yang lainnya. Transparansi, koordinasi dan memahami regulasi terkait dengan anggaran.
“Itu betul-betul harus dipahamkan hingga bisa meminimalisir adanya penyimpangan yang berujung pada kasus hukum,” ucap Legislator Karang Paci asal Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) itu.
Salehuddin juga berharap, agar kasus ini dibuka secara sejelas-jelasnya kepada publik, agar tidak menimbulkan spekulasi atau fitnah yang merugikan pihak-pihak yang tidak bersalah.
“ Kasus ini dibuka sejelas-jelasnya kepada publik, agar jangan sampai insiden buruk ini terulang kembali,” pungkasnya.(Wan)
