Gedung Polda Kaltim.(Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – Momentum HUT Bhayangkara ke-77 tahun menjadi evaluasi dan kritikan kepada pihak kepolisian khususnya Polda Kalimantan Timur (Kaltim). Hal tersebut ditunjukan langsung oleh Cipayung Plus Kaltim.
Terdiri dari kelompok Organisasi Kepemudaan (OKP) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia itu kembali melayankan kritikan berkaitan, isu Kamtibmas, yang kian bergulir menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Polda Kaltim.
Pasalnya, kasus penertiban hukum masih terlihat di mata publik. Diantaranya, kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan “Nakal“, ilegal minning dan kasus BBM Bersubsidi.
“Kami menganggap pihak kepolisian masih sangat minim membangun komunikasi baik dan kemitraan dengan kelompok elemen masyarakat yang dalam hal ini Cipayung plus Kaltim,” ungkap seluruh pimpinan cipayung plus secara serentak.
PMII, GMNI, IMM dan KAMMI menyoroti, pembentukan rumah kebangsaan dikaltim yang tidak mengakomodir Cipayung-plus.
Perwakilan Pimpinan cipayung plus Kaltim.(ist)
Di samping itu, Cipayung-Plus juga menganggap Kapolda Kaltim gagal dalam membangun komunikasi terkait keberadaan rumah kebangsaan di Kaltim. Terlebih, diketahui ide rumah kebangsaan tersebut, lahir dari Cipayung-plus hasil inisiasi Cipayung-plus pusat.
“Keberadaan rumah kebangsaan di Kaltim yang diresmikan Kapolda Kaltim sampai saat ini masih mengalami polemik di mana Kapolda Kaltim selalu berjalan sendiri,” bebernya.
“Tentu permasalahan ini akan kita sampaikan ke masing ketua umum kita di pusat untuk segera di sampaikan ke kapolri untuk segera meng evaluasi kinerja kapolda Kaltim,” tambahnya.(Wan)
