Kutai Timur – Program bantuan perbaikan rumah di salah satu desa di Kabupaten Kutai Timur kembali menuai perhatian publik. Sejumlah warga mengaku belum memperoleh informasi yang jelas terkait kebutuhan material serta mekanisme teknis pelaksanaan bantuan tersebut di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan mendorong warga mempertanyakan transparansi dalam pendataan.
Keluhan bermula ketika masyarakat mencoba menanyakan jenis serta jumlah material yang akan disalurkan untuk perbaikan rumah mereka. Namun, jawaban yang diterima dinilai belum memberikan kejelasan.
Salah seorang warga menyatakan bahwa pemerintah desa bahkan belum mengetahui rincian material secara pasti.
“Kami ingin tahu kebutuhan material sesuai kondisi rumah, tapi saat ditanyakan ke pemerintah desa termasuk kepala dusun, mereka juga belum paham detailnya,” ujarnya saat ditemui tim ETH Kalimantan Timur.
Situasi semakin membingungkan ketika petugas dari Kutai Timur tiba-tiba melakukan survei dan pendataan langsung ke rumah-rumah calon penerima bantuan.
Padahal, warga mengaku belum mendapatkan penjelasan awal mengenai mekanisme dan tahapan pelaksanaan program tersebut. Salah satu perangkat desa juga menyampaikan bahwa koordinasi antar pihak belum berjalan dengan baik.
“Petugas datang mendata tanpa pemberitahuan awal yang jelas. Kami juga belum menerima arahan teknis,” ucapnya.
Minimnya alur komunikasi dinilai membuka ruang dugaan kurangnya keterbukaan antara konsultan, kontraktor, dan pemerintah desa.
Warga berharap detail teknis seperti volume material, kriteria penerima, hingga proses pengerjaan dapat dipublikasikan sejak awal agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga mengetahui hak dan mekanisme program secara menyeluruh.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPP ETH Kalimantan Timur, Andi Ansong, menegaskan komitmennya untuk turut mengawal proses pelaksanaan bantuan.
Ia menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
“Kami akan memastikan program ini diawasi secara menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat dan anggaran negara tetap terjaga,” tegasnya.
Program ini kini diharapkan dapat kembali berjalan dengan koordinasi yang lebih transparan, sehingga warga memiliki kepastian informasi dan bantuan benar-benar tepat sasaran. (ADV)
