Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
AdvertorialDPRD Kota Samarinda

Markaca Apresiasi Upaya Pemkot Samarinda Tertibkan Parkir Berlangganan, Sebut Bisa Kurangi Jukir Liar

175
×

Markaca Apresiasi Upaya Pemkot Samarinda Tertibkan Parkir Berlangganan, Sebut Bisa Kurangi Jukir Liar

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Markaca. (Berby/Times Kaltim)

Timeskaltim.com, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, memberikan dukungan terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang akan menerapkan sistem parkir berlangganan sebagai langkah penertiban parkir di kota ini.

Menurutnya, langkah ini bisa meminimalisir keberadaan juru parkir liar (jukir) yang selama ini masih sulit dihilangkan secara total.

“Setiap kegiatan yang bertujuan maju dan tertib tentu harus didukung. Dengan adanya parkir belakangan, keberadaan jukir liar pasti bisa sedikit tertikis meskipun tidak 100 persen hilang,” kata Markaca, Selasa (12/8/2025).

Markaca menjelaskan bahwa pemerintah sudah bekerja keras agar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir bisa meningkat.

Implementasi parkir berlangganan yang terintegrasi dengan sistem pembayaran, termasuk penggunaan stiker, diharapkan dapat memberikan kepastian pendapatan dan memudahkan pengguna jasa parkir.

Ia menambahkan, meskipun awalnya proses ini tidak mudah karena sudah mengakar, langkah penertiban dan sistem baru tersebut diyakini akan berjalan efektif dalam jangka panjang.

“Kalau dilihat dari harga parkirnya, masih terjangkau kok. Misalnya orang Belanda, mereka tidak keberatan membayar setahun sekali untuk parkir, artinya ini masih mampu dijangkau masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi kekhawatiran bahwa pendapatan masyarakat kecil seperti jukir menjadi terganggu, Markaca menegaskan bahwa mencari nafkah harus sesuai aturan yang berlaku.

“Cari makan itu sah, tapi jangan sembarangan dan harus ada aturan tempatnya. Kalau alasannya hanya cari makan, tetap harus ada aturan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi yang gencar dan tegas agar masyarakat memahami tujuan program ini dan pelaksanaan di lapangan berjalan lancar tanpa kebocoran atau penyimpangan.

“Pemkot harus sosialisasikan agar aturan bisa dipahami dan dilaksanakan dengan baik, jangan sampai ada kebocoran yang merugikan,” pungkas Markaca. (Adv/Bey)