Timeskaltim.com, Samarinda – Ketidakhadiran pejabat utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah menuai kritik tajam dari anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Ia menyayangkan sikap Pemprov yang dinilai mengabaikan salah satu momen penting dalam sistem tata kelola pemerintahan.
Menurut Makmur, agenda pertanggungjawaban bukan sekadar acara seremonial biasa. Kehadiran Gubernur atau Wakil Gubernur, bahkan minimal Sekretaris Daerah, seharusnya menjadi bentuk penghormatan terhadap DPRD sebagai mitra kerja dan representasi rakyat.
“Ini bukan rapat teknis atau forum koordinasi biasa. Ini menyangkut pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik. Tidak patut kalau hanya diwakili staf atau pejabat eselon rendah,” tegas Makmur pada Jumat (13/06/2025).
Makmur, yang juga pernah menjabat sebagai kepala daerah selama satu dekade, menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya dulu, agenda semacam ini selalu menjadi prioritas utama.
Menurutnya, keberadaan kepala daerah secara langsung dalam forum pertanggungjawaban mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab moral atas jalannya pemerintahan.
“Kalau saya masih menjabat, saya tidak akan melewatkan agenda penting ini. Karena ini menyangkut citra dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola pikir birokrasi yang cenderung memilah-milah agenda mana yang dianggap penting dan mana yang bisa diwakili. Dalam konteks laporan pertanggungjawaban, ia menekankan bahwa hanya pejabat tertinggi yang layak mewakili pemerintah.
“Jangan sampai lembaga DPRD dianggap remeh. Agenda ini harusnya dijadikan momen memperkuat akuntabilitas, bukan justru diabaikan,” tambahnya.
Lebih jauh, Makmur meminta agar ke depan, Pemprov Kaltim lebih tertib dan menghormati tata aturan kelembagaan. Ia mengingatkan bahwa DPRD bukan hanya hadir sebagai pendengar, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menilai dan memberikan catatan kritis terhadap laporan yang disampaikan.
“Kami akan serius menilai laporan tersebut. Dan jika pemerintah ingin laporan itu dihargai, maka mereka pun harus menunjukkan komitmen yang sama,” tutupnya. (Adv/Rob/Bey)
