Scroll untuk baca artikel

dprd TIMES KALTIM
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Daerah

Mahasiswa Unikarta Aksi di Kantor Bupati, Pemkab Kukar: Bupati Sedang Tugas ke Jakarta

4
×

Mahasiswa Unikarta Aksi di Kantor Bupati, Pemkab Kukar: Bupati Sedang Tugas ke Jakarta

Sebarkan artikel ini
Suasana Aksi dari Aliansi Mahasiswa UNIKARTA Melawan saat membakar ban di depan Kantor Bupati Kukar, pada Kamis (02/04/2026). (Rob/Timeskaltim)

Timeskaltim.com, Kukar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Unikarta Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara, pada Kamis (02/04/2026). Mereka menuntut perbaikan infrastruktur jalan serta penertiban aktivitas truk hauling yang dinilai merusak fasilitas umum.

Aksi tersebut berlangsung cukup tegang. Sejumlah massa sempat mencoba masuk ke area kantor bupati untuk meminta audiensi langsung. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil lantaran Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, tidak berada di tempat.

Pemerintah Kabupaten Kukar menjelaskan ketidakhadiran bupati disebabkan agenda dinas ke Jakarta. Hal itu disampaikan Kabag Tata Kelola Pemerintahan Setkab Kukar, Yani Wardhana.

“Kami berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sudah menyuarakan aspirasi. Ini bagian dari kontrol agar pemerintah tetap berjalan sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberangkatan bupati ke ibu kota berkaitan dengan upaya memperjuangkan anggaran dan program pembangunan daerah di tingkat pusat.

“Beliau sedang menjalankan tugas untuk kepentingan Kutai Kartanegara, khususnya terkait anggaran agar program pembangunan bisa berjalan,” katanya.

Situasi aksi yang sempat memanas dinilai masih dalam batas wajar selama tidak berujung anarkis. Pihaknya juga memastikan pengamanan yang dilakukan aparat merupakan prosedur standar.

“Dalam penyampaian aspirasi tentu ada dinamika. Yang penting tetap terkendali,” jelasnya.

Terkait tuntutan mahasiswa, Pemkab Kukar membuka ruang dialog lanjutan. Namun, pertemuan dengan bupati perlu dijadwalkan ulang menyesuaikan agenda yang ada.

“Kalau ingin berdialog langsung, nanti kita atur waktunya. Silakan disampaikan dengan cara yang baik,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua persoalan yang disampaikan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Meski demikian, ia menilai aksi mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Ini bentuk kritik yang konstruktif dan menjadi bahan evaluasi bagi kami,” tutupnya. (Rob/Pii)