Anggota DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. (Ist)
Timeskaltim.com, Samarinda – DPRD Kaltim tengah serius menyikapi masalah yang dialami BUMD (badan usaha milik daerah) PT Listrik Kaltim dengan mitranya PT Cahaya Fajar Kaltim (PT.CFK).
Kabar terakhir menyebut perusahaan itu terlilit hutang ratusan miliar, sehingga menyebabkan deviden Rp5,4 miliar kepada Perusda tidak disetor.
Kondisi ini menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono. Pihaknya selaku Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi masalah keuangan daerah akan terus memonitor kasus PT CFK yang belum bisa membayar piutang dan menyetor deviden ke BUMD listrik.
“Kita meminta Badan Pengawas Keuangan Pembangunan untuk mengaudit secara keseluruhan terhadap PT CFK dan dari hasil audit itu, kita berharap ada temuan data dan fakta yang jelas tentang kondisi perusahaan tersebut,” ujar Nidya Listiyono.
Dengan begitu, Nidya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera merilis kapan dan seperti apa hasil auditnya agar menjadi bahan untuk mengambil keputusan mengenai nasib saham Perusda.
“Kalau kerja sama tidak menguntungkan, ya cari alternatif lain. Audit ini untuk mendeteksi penyakitnya apa? Sehingga kita tahu obat apa yang harus diberikan,” Ujarnya
Keterangan yang beredar menyebutkan, para direksi Perusda Kelistrikan mengalami masalah keuangan sejak setahun terakhir. Bahkan akibat tidak adanya deviden, membuat para direksi tidak menerima pembayaran gaji. (Adv/Bey)
