Timeskaltim.com, Samarinda – Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda mengadakan kegiatan diskusi bertajuk “Talaqqi Konstitusi” atau Taktis.
Kegiatan tersebut juga dibarengi dengan launching Pusat Studi Konstitusi Demokrasi dan Masyarakat (SIDEKA) tang berfokus pada program bedah pasal konstitusi.
Seperti diskusi kali ini, SIDEKA launching dengan mengupas Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
Salah satu narasumber utama, Ikhwanul Muslim, pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, menjelaskan bahwa secara normatif UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Pemilihan langsung merupakan hasil keputusan DPR dan Pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang,” ujarnya.
Selain diskusi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran Bulletin Supremasi sebagai langkah SIDEKA dalam meningkatkan budaya literasi kampus.
Direktur SIDEKA, Suwardi Sagama, berharap buletin ini menjadi media yang mendukung terciptanya ruang diskusi ilmiah di lingkungan akademik.
Diskusi kali ini juga menghadirkan Irwansyah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, sebagai narasumber tambahan.
Dalam pemaparannya, Irwansyah menyoroti pelaksanaan demokrasi yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam penyampaian visi dan misi calon kepala daerah.
“Kami mengingatkan para paslon, KPU, dan Bawaslu untuk benar-benar memperhatikan iklan kampanye, konten penyebaran berita, hingga pemberitaan di media massa agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Irwansyah juga memberikan apresiasi atas peluncuran media SIDEKA yang diinisiasi Fakultas Syariah UINSI.
“Kami mengucapkan selamat kepada Fakultas Syariah UINSI atas launching media SIDEKA. Harapannya, media ini dapat terus berinovasi dan relevan dalam pengembangan media digital saat ini,” terangnya.
Dalam sesi diskusi, Irwansyah mengingatkan pentingnya peran pemuda dalam menjaga demokrasi yang sehat.
“Pemuda harus bertanggung jawab dalam proses demokrasi dengan memilah data secara bijak dan tidak mudah termakan berita bohong atau hoaks,” pesannya.
Irwansyah juga berharap agar masyarakat, khususnya pemilih, lebih kritis terhadap calon pemimpin yang maju dalam kontestasi politik.
“Masyarakat harus cermat dalam mengevaluasi program dan visi misi calon pemimpin, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota, agar dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar sesuai kehendak rakyat,” tutupnya.
Acara ini mendapat antusiasme tinggi dari mahasiswa yang hadir. Banyak pertanyaan kritis yang muncul selama sesi diskusi, menunjukkan bahwa kegiatan yang diadakan SIDEKA berhasil memberikan dampak positif dalam membuka ruang diskusi ilmiah di kampus.
Kegiatan ini menjadi salah satu contoh bagaimana institusi pendidikan dapat mengambil peran dalam membangun kesadaran demokrasi dan literasi politik di kalangan generasi muda. (Bey)
