Kutai Timur –Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp433 miliar pada tahun 2026. Target ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syafrur, menjelaskan bahwa realisasi pajak daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 85 persen dari target yang ditetapkan. “Kami optimis pada 2026 PAD dapat meningkat lebih signifikan seiring dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan,” ujarnya, Jumat (21/11).
Untuk mencapai target tersebut, Bapenda membentuk tim terpadu yang fokus pada penguatan koordinasi antarinstansi serta penggalian potensi pajak daerah secara maksimal. Tim ini juga bertugas memutakhirkan data semua jenis pajak agar penagihan lebih akurat dan berkelanjutan, sehingga setiap potensi pendapatan bisa tergarap dengan optimal.
Dari 11 jenis pajak daerah yang dikelola, enam jenis pajak telah berhasil mencapai target 100 persen, yakni Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Restoran. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan koordinasi dan pengawasan Bapenda dalam meningkatkan kinerja pengelolaan pajak.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menilai penurunan DBH dari pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat sumber pendapatan lokal. “Selama ini kita terlalu bergantung pada DBH. Ke depan, pendapatan asli daerah harus mampu menembus angka Rp1 triliun agar pembangunan bisa lebih mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal Kutai Timur, memastikan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas tetap berjalan lancar meski aliran dana dari pemerintah pusat berkurang. Dengan strategi yang terukur dan koordinasi lintas sektor yang baik, Kutai Timur optimistis mencapai target PAD 2026 sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (ADV)
