Timeskaltim.com, Kukar – Kerusakan kendaraan akibat bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di Kalimantan Timur kian mengkhawatirkan.
Di Kabupaten Kutai Kartanegara, puluhan hingga ratusan warga mengaku terdampak setelah mengisi BBM dari SPBU yang diduga menjual BBM oplosan.
Akibatnya, masyarakat harus menanggung biaya perbaikan kendaraan yang tidak sedikit, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah.
Menanggapi kondisi ini, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kutai Kartanegara memberikan kritik tajam kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama terhadap pernyataan Gubernur yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama yang dirasakan masyarakat.
“Gubernur Kaltim hanya melihat persoalan ini dari sisi distribusinya saja, tanpa memperhatikan apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lapangan,” ujar Ketua PC PMII Kukar, Syaiful Salim, dalam keterangan persnya, Minggu (6/4/2025).
Menurut Syaiful, pemerintah provinsi dan kabupaten semestinya bersikap lebih sigap dalam merespons permasalahan ini. Terlebih lagi, jika benar beredar BBM oplosan di pasaran, hal itu merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Jika dibiarkan tanpa solusi yang konkret, maka dampaknya akan semakin besar bagi masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi,” tambahnya.
Syaiful juga menyinggung soal perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ia menegaskan, baik pemerintah maupun Pertamina harus bertanggung jawab dan segera memberi kepastian kepada masyarakat.
“Sudah hampir dua minggu berjalan, dan korban terus bertambah. Pemerintah dan pihak Pertamina harus segera bertindak, jangan sampai masyarakat merasa tidak mendapat perlindungan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa langkah konkret dari Gubernur Kaltim sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh.
“Kalau hanya bicara dari sisi ekonomis dan distribusi, mungkin sudah tercukupi. Tapi ini bukan hanya soal distribusi BBM, ini soal kemaslahatan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara,” tegas Syaiful.
Sebagai penutup, Syaiful Salim memberikan ultimatum. Jika Pertamina tidak segera memberikan klarifikasi dan solusi terhadap masyarakat, maka PMII Kukar siap turun ke jalan bersama warga yang terdampak.
“Kalau pihak Pertamina enggan merespons, kami sebagai organisasi akan mengkonsolidasikan unjuk rasa bersama masyarakat yang terdampak,” pungkasnya. (Bey)
