Timeskaltim.com, Jakarta – Gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memberi tekanan pada industri kelapa sawit Indonesia. Dampaknya tidak hanya terasa pada jalur distribusi global, tetapi juga berimbas pada daya beli negara-negara mitra yang selama ini menjadi tujuan ekspor utama.
Gangguan di Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan energi dunia turut memperburuk situasi. Kondisi ini memicu lonjakan biaya logistik sekaligus memperlambat aktivitas ekonomi di sejumlah negara importir.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut dampak konflik ini memang tidak langsung, namun efeknya cukup signifikan terhadap stabilitas permintaan.
“Ada dampak tidak langsung terhadap perlambatan ekonomi negara-negara mitra kita, terutama yang bergantung pada pasokan energi dari Selat Hormuz seperti China, India, Jepang, dan Singapura,” ujar Faisal, pada Sabtu (11/04/2026).
Di tengah tekanan global tersebut, kebijakan dalam negeri justru menambah beban baru bagi petani sawit. Kenaikan tarif pungutan ekspor melalui PMK Nomor 9 Tahun 2026 menuai kritik dari berbagai kalangan, khususnya petani.
Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan harga jual hasil panen di tingkat petani.
“Kami secara tegas menolak dan mendesak pembatalan kebijakan kenaikan tarif pungutan ekspor tersebut,” tegasnya.
Kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 12,5 persen ini ditujukan untuk mendukung program peningkatan campuran biodiesel dari B40 ke B50. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak langsung pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS).
Setiap kenaikan pungutan satu persen disebut dapat menurunkan harga TBS sekitar Rp333 per kilogram. Jika dihitung secara keseluruhan, penurunan harga bisa mencapai Rp500 hingga Rp800 per kilogram, yang berpotensi menyebabkan kerugian hingga Rp1,2 triliun per tahun bagi petani.
Situasi semakin kompleks dengan meningkatnya biaya produksi, seperti harga pupuk dan operasional kebun yang terus naik. Kondisi ini membuat margin keuntungan petani semakin tergerus.
“Kebijakan ini menambah tekanan bagi petani yang saat ini sudah menghadapi kenaikan biaya produksi,” tambah Sabarudin.
Di sisi lain, ketidakpastian global juga berpotensi memicu inflasi pada rantai pasok industri. Fluktuasi harga energi menjadi faktor utama yang dapat mengganggu stabilitas ekspor komoditas unggulan Indonesia.
Melihat kondisi tersebut, diperlukan langkah strategis dari pemerintah agar kebijakan hilirisasi tetap berjalan tanpa mengorbankan sektor hulu. Perlindungan terhadap petani dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan industri sawit di tengah tekanan global yang kian kompleks. (Rob/Pii)
